INDUSTRY.co.id - Semarang- Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah menyatakan percepatan pertumbuhan industri manufaktur tidak mudah dilakukan mengingat masih dihadapinya sejumlah kendala.

"Mengenai percepatan ini sepertinya mudah dikatakan tetapi pelaksanaan sangat sulit, saya sudah bicara sekitar lima tahun lalu, dari dulu sampai sekarang masalahnya masih sama, salah satunya mengenai kebijakan," kata Wakil Ketua API Jawa Tengah Rio Rianto di Semarang, Senin (22/5/2017)

Ia menilai, saat ini pemerintah sudah membuka berbagai kemudahan investasi, tetapi yang lebih dibutuhkan adalah kebijakan mengenai ekspor barang.

"Sebetulnya tanpa dibantu pemerintah kami berusaha tetap berdiri sendiri. Meski demikian jika pemerintah ikut berperan dalam perkembangan sektor industri manufaktur maka kami akan lebih semangat lagi," katanya.

Ia mengatakan salah satu yang dibutuhkan pengusaha adalah adanya kebijakan baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut dia, satu-satunya pihak yang bisa memberikan kebijakan tersebut adalah pemerintah. Dalam hal ini pengusaha hanya menunggu.

Salah satu harapan pengusaha adalah pemerintah bisa ikut andil dalam membuka pasar ekspor bagi para pengusaha. Rio mengatakan ini penting dilakukan kaitannya dengan kebijakan negara tujuan ekspor.

"Seperti misalnya adalah sampai saat ini yang masih menjadi primadona adalah industri tekstil tetapi nyatanya permintaan dari luar negeri terus turun," katanya.

Menurut dia, sebetulnya yang terjadi adalah bukan volume permintaan yang turun melainkan Indonesia kalah saing dengan negara-negara produsen lain.

"Siapa yang suplai permintaan dari negara tujuan ekspor kalau bukan Indonesia, tentu adalah negara kompetitor. Kami berharap pemerintahan bisa ikut andil terhadap kewenangan tersebut," katanya.

Ia mengatakan salah satu yang dapat dilakukan adalah atase perdagangan Indonesia yang ada di negara lain dijadikan sebagai "agent of marketing".

"Tugas mereka harus betul-betul mempromosikan Indonesia, termasuk produk apa saja yang diproduksi di Indonesia termasuk Jawa Tengah," katanya.