Anggota DPR Ingatkan Calon Panglima TNI Jangan Punya Beban Luka bagi Keluarga Korban KRI Nanggala

Oleh : Herry Barus | Rabu, 07 Juli 2021 - 17:00 WIB

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Dede Indra Permana menyatakan, sebaiknya calon Panglima TNI akan datang merupakan sosok yang tidak mempunyai beban luka bagi keluarga korban KRI Nanggala 402.

Demikian disampaikan Dede Indra Permana saat ditanya wartawan soal sosok Panglima TNI yang pantas menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang pensiun November 2021 nanti.

"Kita tahu kecelakaan Nanggala tak hanya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban. Tapi juga, dalam benak mereka terbersit pertanyaan, siapa yang bertanggungjawab atas kejadian itu. Sampai saat ini belum ada pihak yang bertanggungjawab, baik itu Panglima TNI, KASAL, atau komandannya," kata Dede (7/7/2021).

Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, Panglima TNI yang baru mesti menyikapi persoalan itu. Karena tidak mungkin mengabaikan suara hati para keluarga korban.

Walau pun, kata Dede, dalam kejadian Nanggala ada yang berpendapat bahwa tragedi tersebut dikarenakan kondisi kapal yang tidak layak tetapi ada pula yang berpendapat faktor alam yang menjadi penyebabnya, sehingga tidak ada pihak yang bisa disalahkan. Namun, ucapnya, kemudian muncul pertanyaan apabila kondisi kapal ataupun alam dinilai tidak memungkinkan, mengapa program latihan tersebut tetap dijalankan?

"Entah alasannya karena apapun, kondisi kapal yang tidak layak atau kondisi alam, tetap harusnya ada yang bertanggungjawab atas kejadian Nanggala. Sampai sekarang belum ada jawabannya, baik dari KASAL maupun Panglima TNI. Jadi, siapapun Panglima TNI nanti, sebaiknya sosok yang tidak meninggalkan luka yang sebelumnya," papar Dede.

Terlebih, muncul kabar ada korban Nanggala yang berasal dari instansi atau aparat lain yang tidak diungkap ke publik. Maka, menjadi sepantasnya Panglima TNI ke depan adalah yang tidak memiliki beban persoalan kala yang bersangkutan menjabat.

Oleh karena itu, menurutnya, untuk alternatif calon Panglima TNI, Presiden Joko Widodo dapat mempertimbangkan KASAD Jenderal Andika Perkasa atau KASAU Marsekal Fadjar Prasetyo.

"Jadi tidak bisa dihilangkan bahwa ada persoalan Nanggala yang masih menjadi misteri siapa yang tanggung jawab. Ini beban bagi KASAL. Dan salah satu kriteria seorang Panglima sebagai pemegang komando militer Republik Indonesia selain mempunyai kemampuan yang mumpuni adalah seorang ksatria yang bertanggungjawab atas segala kejadian di angkatannya," tegas Dede.

Menurutnya, tak pantas bila seorang perwira tinggi melempar kesalahan dan tanggung jawab. Karena jika soal melempar tanggung jawab siapapun bisa melakukannya.

"Alangkah baiknya ada yang mengakui, dan mengambil sikap tanggung jawab. 'Saya yang salah, saya yang mengundurkan diri'. Itu baru ksatria. Ini alternatif pandangan saya, saya tidak berani memberikan pandangan utama, sebaiknya dari KASAD dan KASAU, paling tidak Panglima TNI ini tidak meninggalkan luka yang sebelumnya," pungkas Dede.