INDUSTRY.co.id - Jakarta,- RIDMA Foundation dan NGO Bersama mengapresiasi keberhasilan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Tim Satgas narkoba dari Kepolisian.

Apresiasi dalam hal pengungkapan kasus Narkoba Polda Metro Jaya terhadap jaringan sindikat internasional yang sudah diungkap sebelumnya selama sebulan terakhir.

Sebelumnya peredaran narkoba jenis sabu seberat 1,5 ton jaringan Timur Tengah-Malaysia-Indonesia berhasil digagalkan.

Setelah sebelumnya Presiden Jokowi geram, dimana seolah Ditjenpas tak bisa buat apa, tatkala mafia narkoba terus mengedarkan narkoba dari balik penjara.

Pengungkapan jaringan narkoba Timur Tengah-Afrika tersebut diperkirakan nilai barang bukti mencapai Rp1,694 Triliun dan jika beredar dapat dikonsumsi sekitar 5,6 juta jiwa.

Artinya, peredaran narkoba terus terjadi dan sindikatnya bekerja. Walau kita di masa pandemi Covid-19. Bukan saja darurat narkoba, tapi sudah terjadi "banjir" narkoba di bangsa ini, walau sudah ada badan yang mengurusi cegah dan berantas di Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menurut masyarakat, demikian cepat bergerak cepat mengikuti arahan Jokowi, sebagai bentuk perang terhadap narkoba. Jika dihitung, hampir tiga bulan dari Januari kurang lebih ada 5 ton lebih tim satgas narkoba terus melakukan pengungkapan.

BNN yang bukan Lembaga Polri. Kini bahkan anggaran dan statusnya dinaikan, seakan kalah sigap dengan satgas Polri. Jangan sampai wacana pembubaran institusi yang menghabiskan anggaran negara, tapi kurang maksimal "nyerempet" ke BNN.

Kita tentu masih ingat ketika Presiden Jokowi memilih untuk agenda kerja yang lain, daripada sekedar acara selebrasi Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2019.

Jusuf Kalla yang kemudian “ditugaskan” untuk menggantikan Jokowi hadir di acara HANI 2019.

“Harus ada keterlibatan masyarakat hingga akademisi untuk memerangi narkoba,” demikian pesan dari Wakil Presiden, sama seperti saat Presiden Jokowi berpesan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN), tiga tahun lalu.

“Saya tidak akan datang ke acara seremonial, atau perayaan HANI semacam ini. Jika BNN tidak bisa menyelesaikan masalah narkoba tuntas. Kita ini, sudah masuk dalam narurat narkoba, ayo dong sadari itu” ujar Jokowi, dalam kata sambutannya.

Terhitung dua kali, Presiden Jokowi absen dalam acara seremonial HANI, karena ingin mengingatkan BNN sebagai garda depan untuk atasi masalah narkoba.

“Ya, kita semua perlu bekerjasama mencegah, mengatasi, dan memberantas peredaran narkoba. BNN dengan fasilitas jangan mau kalah dengan satgas yang dibentuk kepolisian,” ujar Asri Hadi, atas nama NGO Bersama sejak jaman Bakolak Inpres 71 ikut mengkritisi.

Dalam siaran persnya , RIDMA Foundation mencatat bahan haram yang hingga kini bandar narkoba justru produksinya dari dalam penjara alias Lapas atau Rutan. "Untungnya kita punya satgas Polri yang berisi orang-orang idelialis dan berintegritas," demikian pernyataan mewakili elemen masyarakat yang salut.

Indonesia  sudah memasuki darurat narkoba. Hingga saat ini, masih terjadi sejumlah narapidana narkoba yang mengisi hampir 50 persen lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. RIDMA Foundation mengigatkan BNN untuk lebih giat lagi, berperang kepada narkoba yang merupakan kejahatan extraordinary.

“Kami punya harapan yang sama ke komandan Petrus Golose, untuk melakukan langkah seperti Kapolri dan tim satgas yang banyak menyelamatkan anak bangsa,” demikian rilis dari RIDMA Foundation jelang seremonial HANI 2021, pada 26 Juni mendatang