INDUSTRY.co.id - Jakarta - Guru Besar Fakultas Teknik UGM yang juga Ketua Tim Teknis Penyusun Kajian Indonesia Menuju Zero Odol, Sigit Priyanto, mengatakan penerapan kebijakan Zero ODOL yang persis dengan di Indonesia itu tidak ada.

“Di kita itu, penerapan Zero ODOL disertai masalah pandemi. Kalau di negara lain kan penerapan Zero ODOL itu dilakukan pas tidak ada pandemi dan mereka mungkin solusinya lebih mudah,” kata Sigit pada FGD bertajuk Kebijakan Zero ODOL, Kesiapan Industri dan Tantangan Menjaga Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19 yang dikutip INDUSTRY.co.id, Kamis (10/6/2021).
 
Sigit mengakui bahwa studi kajian Indonesia Menuju Zero ODOL yang dibuatnya bersama rekan-rekan dosen di UGM itu dilakukan sebelum terjadi Covid-19. 

“Jadi, waktu itu kita mengusulkan penerapan Zero ODOL pada 1 Januari 2023, dengan mempertimbangkan bahwa dalam 2 tahun ke depan itu kondisi ekonomi kita stabil. Kita kan tidak bisa memprediksi kondisi Covid ini akan terjadi dan sampai kapan, apakah akan lebih memburuk lagi atau membaik, dan kelihatnnya memburuk,” tuturnya.
 
Dia mencontohkan kasus Garuda Indonesia, dimana mereka pada 2020 mengatakan optimis bahwa di 2021 akan membaik. “Tapi ternyata kondisi penerbangan itu kan semakin buruk karena tidak menduga ada pandemi,” katanya.
 
Untuk itu, dia pun mengusulkan agar Kemenhub perlu mengkaji kembali usulan-usulan industri dengan bukti-bukti otentik yang bisa untuk dipertanggungjawabkan.

“UGM itu sifatnya studi, tentunya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan untuk studi itu di-review karena perkembangan yang terjadi saat ini,” ujarnya.
 
Dia menegaskan bahwa Zero ODOL itu untuk kebutuhan bersama dan permasalahan bersama. “Jadi, mari kita selesaikan ini bukan sebagai suatu paksaan, tapi kesadaran,” katanya. 
 
Sementara, Asdep Pengembangan Logistik Nasional Kemenko Perekonomian, Erwin Raza, dan Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, meminta industri untuk tetap mempersiapkan diri menuju Zero ODOL pada awal 2023 mendatang. Menurut mereka, jika industri tidak mulai menjalankannya, maka tidak bisa terlihat apa yang menjadi kekurangan dari kebijakan ini.
 
Erwin sendiri mengakui sulit bagi pemerintah untuk menerapkan Zero ODOL ini  tanpa memberatkan industri. “Jadi, marilah kita jalankan dulu perlahan-lahan kebijakan ini sambil kita evaluasi,” katanya.  
 
Hal senada juga disampaikan Risal agar indsutri menjalankan dulu kebijakan ini supaya bisa terlihat apa yang menjadi kekurangannya. “Saya mengajak agar industri mempersiapkan diri dulu sehingga kita bisa mengevaluasi kekurangan-keurangan dari kebijakan ini nantinya,” ujarnya.