INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) diminta mencermati angka putus sekolah akibat pandemi Covid-19. Selain itu, efektivitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi juga mengharuskan pemerintah membenahi infrastruktur agar merata di seluruh daerah.

Ketua DPR RI Dr. (H. C.) Puan Maharani mengatakan, Kemendikbud Ristek harus mencari penyebab anak putus sekolah pada masa pandemi. Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 yang mengambil tema "Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar" merupakan momentum tepat untuk memetakan persoalan dan menghadirkan solusinya.

“Apakah karena terkendala pembelajaran jarak jauh (infrastruktur), atau anak berhenti sekolah karena persoalan ekonomi keluarga akibat pandemi,” kata Puan dikutip redaksi INDUSTRY.co.id pada  Minggu (2/5/2021).

Mengingat pandemi Covid-19 masih berlangsung dan pembelajaran jarak jauh masih mungkin diterapkan di sekolah-sekolah, Puan juga meminta Kemendikbud Ristek melakukan pembenahan insfrastruktur kegiatan belajar mengajar.

Puan menegaskan, pemerataan infrastruktur pembelajaran jarak jauh adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi pemerintah. 

“Agar merata dan tidak terjadi kesenjangan infrastrukur PPJ atau online antar daerah dan wilayah,” ungkap politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Selain kesiapan dan pemerataan infrastruktur pembelajaran jarak jauh, Puan juga meminta Kemendikbud Ristek menguji efektivitasnya, serta kualitas tenaga pendidik, peserta didik, dan materi pembelajarannya. Menurut Puan, hal itu harus dilakukan untuk mencegah semakin lebarnya kesenjangan pendidikan, terutama pada masa PJJ yang mensyaratkan infrastruktur digital, akses internet, serta perangkat pendukung lainnya.

Perlu menguji efektivitas belajar online selama ini. Bila tidak ada tindakan, maka kesenjangan pendidikan bisa semakin lebar.

“Karena pendidikan adalah hak, kebutuhan dasar, dan harus mampu mewujudkan national and charachter building,” pungkas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) periode 2014-2019 tersebut.