Mensos Apresiasi Turunnya Angka Kemiskinan di Sulawesi Utara

Oleh : Herry Barus | Jumat, 12 Mei 2017 - 02:45 WIB · 2 menit baca Baca versi lengkap →

INDUSTRY.co.id - Minahasa- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi pemerintah daerah dengan turunnya angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

"Peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan intervensi kebijakan penanganan kemiskinan sehingga secara bertahap angka kemiskinan di wilayah tersebut dapat turun secara bertahap sangat kami apresiasi," kata Khofifah saat berkunjung di Minahasa, Kamis (11/5/2017)

Mensos mengatakan ada tiga program yang sudah berjalan berdampingan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat.

Yakni pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi, katanya, bantuan jaminan kesehatan untuk penduduk miskin yang belum tercover BPJS dan Program Indonesia Sehat (PIP), serta pembangunan dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Khofifah mengungkapkan perkembangan positif dari program pengentasan kemiskinan di Sulut tampak pada turunnya angka kemiskinan sebagaimana Data Biro Pusat Statistik yang menunjukkan angka kemiskinan turun sebesar 0,78 persen dari 8,98 persen pada 2015 menjadi 8,20 persen pada 2016.

"Hal ini menunjukkan bahwa sebuah program akan sukses apabila terjalin kerja sama antara pemda dan pemerintah pusat," katanya.

Adanya inovasi, katanya, kreasi dan berbagai kearifan lokal setempat mendorong efek berantai dari sebuah program akan cepat tercapai.

Selain Sulut, sejumlah inovasi program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan sukses di antaranya adalah terobosan Pemkot Solok mengintegrasikan berbagai bantuan sosial dengan badan amil zakat, menghubungkan penerima bansos dengan dermawan serta philantrophy yang akan menjadi bapak atau ibu asuh.

Sementara itu, katanya, di Kabupaten Trenggalek baru-baru ini Mensos meresmikan Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) yakni Layanan Rujukan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan.

Tujuan GERTAK adalah mempercepat penanganan dan penjangkauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan memperoleh data kemiskinan dari bawah dengan melibatkan stakeholder di tingkat desa agar data lebih valid, tepat dan terbaru.

Kemudian di Kabupaten Bangka, pemda setempat meluncurkan aplikasi Bumil Resti (Sistem Informasi Ibu Hamil Risiko Tinggi), aplikasi Kembang Desa (Kesejahteraan Masyarakat Bangka), Program Buratuhiri (Orang Tua Hidup Sendiri) dan Program Bunaktuslah (Perburuan Anak Putus Sekolah).

"Program-program tersebut adalah inovasi yang bisa menjadi _role model_ bagi daerah lain," kata Mensos.

Herry Barus Lihat semua artikel →