INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan pemerintah dibalik usulan perubahan pajak PPnBM mobil listrik yang disampaikan langsung ke Komisi X DPR kemarin.

"Tahukah? Di Indonesia, emisi dari sektor transportasi hampir mencapai 30% dari total emisi CO2. Emisi tertinggi berasal dari transportasi darat yang berkontribusi sebesar 88% dari total emisi di sektor transportasi," sebut Sri Mulyani, dikutip dari keterangannya di Instagram @srimulyani pada Selasa (16/3/2021).

Dijelaskannya, sesuai Paris Agreement, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon pada tahun 2030 sebesar 29% dengan usaha sendiri atau 41% dengan bantuan internasional. 

Untuk itu, pemerintah berupaya menurunkan emisi yang bersumber dari sektor transportasi, antara lain dengan mendorong pengembangan sektor industri kendaraan bermotor bertenaga listrik yaitu Battery Electric Vehicle (BEV), Plug in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), full hybrid, serta mild hybrid.⁣
⁣
"Pada rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI (Senin, 15/3), saya menyampaikan usulan perubahan kelompok/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM pada PP 73/2019," jelasnya.

Menurut Sri Mulyani, skema ini diusulkan untuk menarik minat investor berinvestasi pada kendaraan bermotor bertenaga listrik terutama yang berbasis baterai (BEV) karena Indonesia memiliki cadangan sumber daya nikel terbesar di dunia.  

Pasalnya, nikel saat ini merupakan komponen utama produksi baterai mobil listrik. Kontribusi baterai sendiri terhadap biaya produksi mobil listrik mencapai 35 – 50%.⁣

Selain itu, potensi ekspor kendaraan motor bertenaga listrik diperkirakan akan makin berkembang di masa yang akan datang.

Hal ini dikarenakan semakin banyak orang yang sangat memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup dan isu perubahan iklim yang telah menjadi perhatian banyak negara. 

Menurutnya, Indonesia pun harus segera dapat beradaptasi dengan perubahan sektor industri kendaraan bermotor bertenaga listrik, agar mampu bersaing dan turut berkembang bersama pasar dunia.⁣

Ditegaskannya, kebijakan ini diharapkan tidak saja mewujudkan lingkungan yang lebih baik dengan emisi yang lebih rendah, tetapi juga memberikan nilai tambah yang sigfinikan bagi perekonomian. ⁣

"Saya berterima kasih atas seluruh masukan dan pertimbangan yang diberikan oleh anggota Komisi XI DPR RI atas usulan pemerintah," kata Sri Mulyani.

"Sesuai dengan tujuan pengenaan PPnBM, Kementerian Keuangan akan memastikan pelaksanaan kebijakan PPnBM tetap memperhatikan asas keadilan pembebanan pajak, pengendalian pola konsumsi barang tergolong mewah, percepatan transformasi ekonomi, dan pengamanan penerimaan negara.," tandasnya.
⁣