INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terang-terangan mengungkapkan akar permasalahan pengusaha pertambangan lokal kesulitan membangun smelter.

Hal tersebut diungkapkan Bahlil dalam acara Rakernas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyindir pihak perbankan yang masih belum berpihak kepada pengusaha lokal dengan mengajukan syarat berat dalam pengajuan peminjaman modal.

"BUMN dan pengusaha nasional tidak bisa membangun smelter yang baik, salah satunya karena perbankan yang tidak terlalu merespon ini dengan baik," kata Bahlil.

Dalam forum yang dihadiri pengusaha muda dari seluruh Indonesia itu dia bercerita bahwa pihak perbankan masih takut memberikan pinjaman modal untuk sektor pertambangan. Bahkan, lanjut Bahlil, perbankan meminta equity 30 persen kepada pengusaha.

"Satu smelter untuk satu tungku skala besar butuh Rp1 triliun, lebih efisien bisa tiga sampai empat tungku, minta equity 30 persen, boro-boro 30 persen, 10 persen saja (pengusaha) harus patungan dulu," tegasnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua Umum HIPMI ini mengatakan, syarat perbankan ini menjadi salah satu penyebab pengembangan sektor tambang yang dilakukan pengusaha lokal menjadi kurang kompetitif bila dibandingkan dengan eksplorasi yang dilakukan pengusaha asing.

Merujuk data BKPM, realiasai investasi pada 2020 tercatat sebesar Rp826,3 triliun dengan angka penyerapan tenaga kerja mencapai 1.156.360 orang yang bekerja di 153.349 proyek.

Apabila dirinci, investasi dari sisi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp413,5 triliun atau 50,1 persen dari total investasi. Sedangkan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) berjumlah Rp412,8 triliun atau 49,9 persen dari total investasi tahun lalu.