INDUSTRY.co.id - Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa dirinya selama lima tahun terakhir telah memanfaatkan sistem online e-filing dalam pelaporan pajak.

"Sudah lima tahun ini saya lapor pajak tanpa perlu datang ke kantor pajak. Caranya? Online melalui e-filling," ucap Jokowi seperti dikutip redaksi INDUSTRY.co.id dari laman Facebooknya pada Jumat (5/3/2021).

"Hari ini, saya melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan secara online sebelum batas waktu yang ditentukan, yakni 31 Maret 2021," sambungnya.

Dalam unggahan tersebut, Jokowi juga mengajak semua masyarakat Wajib Pajak (WP) agar tidak terlambat dalam melaporkan pajaknya karena sangat dibutuhkan oleh Pemerintah untuk mendukung program pemulihan ekonomi.

"Saya juga mengajak Anda semua -- para wajib pajak -- jangan sampai terlambat. Pajak yang kita bayarkan sangat dibutuhkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan pemulihan kesehatan seperti vaksinasi serta perlindungan sosial di masa pandemi ini," tandas Jokowi.

Hingga berita ini dibuat, unggahan Jokowi tersebut telah menuai beragam komentar dari masyarakat.

"Siappp Pak Jokowi, Kami Jajaran Perangkat Desa jg sdh Lapor Pajak....," ucap Mursyid Hartono.

"Siap Bapak Presiden kami sudah melapor sejak bulan Januari dan tidak perlu ke Kantor KP2KP cukup melalui e-filling," ujar Ellan Krantz.

"Terimakasih pak Jokowi sudah memberikan teladan bagi seluruh rakyat untuk melakukan pelaporan pajak tahunan paling lambat 31 Maret 2021," tulis Sani.

"Tiap bulan gaji udah di potong pajak pakdhe.. Cuma lapornya yg agak Susah lewat online..gk smuanya bsa," ungkap Yudi Arlan.

"Mohon ijin Pak, format filenya membingungkan. Waktu mau upload bukti pemotongan pajak, ditolak terus.," kata Antonius.

"Banyak yg ngaku gk sanggup bayar pajak karena untuk makan saja susah,tapi untuk  beli kuota internet mampu.," kata Hendri Ham.

"Awasi dengan ketat pak, jangan sampai pajak yang berasal dari jerih payah rakyat dikorupsi. Akar semua masalah di sini cuma satu : korupsi. Korupsi adalah ancaman terrbesar di negeri ini bukan yang lain. ," tukas Hart San.