INDUSTRY.co.id - Jakarta - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyambut baik kebijakan insentif sektor properti berupa diskon pajak melalui fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) yang diberikan untuk penjualan rumah tapak atau unit hunian rumah susun selama enam bulan, terhitung mulai Maret 2021.

Pemberian fasilitas PPN DTP sebesar 100% diberikan bagi penjualan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan nilai jual sampai dengan Rp2 miliar dan PPN DTP sebesar 50% bagi yang memiliki nilai jual di atas Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar.

Diharapkan kebijakan tersebut dapat menggairahkan kembali industri properti yang lesu beberapa tahun terakhir.

"Membaiknya industri properti tentu menjadi angin segar bagi industri bahan bangunan terutama industri keramik," kata Ketua Umum Asaki Edy Suyanto kepada INDUSTRY.co.id di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Selain itu, lanjut Edy, pihaknya juga mengapresiasi kebijakan larangan pemakaian produk impor bahan bangunan untuk sektor konstruksi dan properti.

"Kami (Asaki) telah menandatangani MoU kerja sama supply keramik dengan REI, Apersi, Himperra, Gapensi di tahun 2019," ungkap Edy.

Edy berharap dengan adanya larangan pemakaian produk bahan bangunan impor dan pemberian diskon PPN ini bisa membantu mendongkrak utilisasi produksi keramik di tahun 2021.

"Industri keramik tentunya menyambut baik peluang tersebut dengan meningkatkan utilisasi produksi, inovasi produk baru, memanfaatkan multi chanel distribusi dan peningkatan service terutama quality assurance & after sales service," terang Edy.

Lebih lanjut, Edy mengungkapkan, pihaknya memproyeksikan pertumbuhan produksi keramik nasional pada tahun 2021 mencapai 401 juta meter persegi (m2) dengan tingkat utilisasi produksi nasional sebesar 74 persen.

"Angka tersebut meningkat 32% jika dibandingkan realisasi produksi keramik nasional tahun 202p sebesar 302 juta m2 dengan tingkat utilisasi sebesar 56%," tutupnya.