INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko melalui Deputi III KSP, Panutan S. Sulendrakusuma mengungkapkan bahwa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah berhasil menekan laju angka kemiskinan baru di Indonesia. 

KSP menyatakan intervensi pemerintah tersebut telah efektif menyelamatkan 5 juta penduduk RI dari jurang kemiskinan baru akibat pandemi Covid-19 ditahun 2020.

Keberhasilan ini sekaligus juga mematahkan ramalan Bank Dunia yang memperkirakan angka kemiskinan di Indonesia akan melonjak antara 5,5 juta hingga 8 juta orang.

Pasalnya, Data BPS menunjukkan penduduk miskin September 2020 "hanya" sebesar 10,19 persen atau ekuivalen dengan 27,55 juta orang, meningkat 0,97 persen dari September 2019 atau setara 2,76 juta orang.

“Estimasi Bank Dunia itu bisa terjadi tanpa adanya program emergensi sosial yang tepat untuk rumah tangga. Dengan begitu, data BPS tersebut membuktikan bahwa kebijakan pemerintah melalui program-program yang memberikan bantalan sosial mampu menekan angka kemiskinan yang tinggi,” ungkap Panutan dalam keterangannya seperti dikutip redaksi Industry.co.id pada Jumat (26/2/2021).

Menurut Panutan, Laju kemiskinan dapat ditekan melalui intervensi yang tepat dari pemerintah. Salah satunya melalui perlindungan sosial dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menjadi instrumen utama untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan.

Asal tau saja, pada 2020 lalu Pemerintah menganggarkan dana PEN sebesar Rp695,2 triliun. Dari keseluruhan anggaran tersebut, sudah terserap sebesar 72,3 persen hingga Desember 2020. 

“Pada 2020, program perlindungan sosial mampu melindungi masyarakat miskin dan rentan,” papar Panutan.

Ia merinci, program PEN memberikan bantalan dan bantuan kepada enam sektor yaitu Kesehatan, Perlindungan Sosial, Sektoral dan Pemda, UMKM, Pembiayaan Korporasi, dan Insentif Usaha. 

Dari enam komponen tersebut program Perlindungan Sosial mendapatkan alokasi anggaran yang paling besar yaitu Rp230,21 triliun dengan serapan anggaran yang sangat baik yaitu Rp217,99 triliun atau 94,7 persen per 23 Desember 2020.

Tidak hanya melindungi yang miskin dan rentan, pemerintah juga melaksanakan kebijakan dan program yang melindungi penduduk kelas menengah. 

Program tersebut berupa perluasan penerima dan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Diskon Listri, BST non Jabodetabek. Selain itu juga terdapat program Bantuan Sembako Jabodetabek, BLT Dana Desa, Pra Kerja, Subsidi Gaji Naker, Bantuan Beras PKH, BST Kartu Sembako, Subsidi Gaji Guru Honorer Kemendikbud, Subsidi Kuota Kemendikbud. 

“Sehingga program PEN mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang menjadi kategori miskin baru,” tandas Panutan.

Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Frederico Gil Sander, mengatakan bahwa prediksi kemiskinan yang bertambah hingga 8 juta orang itu terjadi jika tak ada dukungan dari pemerintah. 

Hal itu juga bisa terjadi jika perekonomian Indonesia masuk skenario terberat, yakni minus 2 persen di tahun ini.