INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengemukakan Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Januari 2021 tercatat sebesar Rp145,8 triliun atau tumbuh 4,2% dari tahun periode yang sama tahun lalu. 

Sedangkan dari sisi Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Januari 2021 tercatat sebesar Rp100,1 triliun. 

Dilihat dari komposisi pendapatan dan belanja negara tersebut, maka defisit APBN sampai dengan 31 Januari 2021 tercatat sebesar Rp45,7 triliun atau mencapai 0,26 persen.

"Defisit Rp 45,7 triliun atau 0,26 persen dibandingkan tahun lalu yang Rp 34,8 triliun mungkin tidak terlalu banyak berbeda, karena Januari tahun lalu belum ada Covid-19,” katanya dalam keterangan resminya pada APBN KiTA seperti dikutip redaksi Industry.co.id Kamis (25/2/2021).

Meski masih terkontraksi, pertumbuhan penerimaan Januari 2021 ini sebut Sri Mulyani sudah lebih baik dari bulan sebelumnya. 

Angka ini menurutnya tidak jauh berbeda dengan realisasi periode yang sama di tahun 2020 sebesar Rp105,1 triliun. 

“Mungkin pendapatan negara secara keseluruhan relatif comparable meskipun komposisinya sangat berbeda karena kenaikan atau penerimaan bulan Januari ini selain pajak Rp68,5 triliun, untuk cukai kita terjadi lonjakan sebesar Rp12,5 triliun dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp4,5 triliun. PNBP Rp19,1 triliun hampir sama dengan tahun lalu Rp19,7 triliun, sehingga kontraksinya sangat kecil,” jelasnya.

Sementara itu, menurutnya, pemerintah tetap terus mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan fiskal sebagai kunci untuk mendorong pemulihan ekonomi.  

Kemampuan APBN dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi didukung oleh realisasi APBN bulan Januari 2021.  

Ia menyatakan akselerasi APBN pada sisi belanja memegang peranan penting di bulan Januari 2021. 

Pertumbuhan yang positif di sisi belanja memperlihatkan program pemulihan ekonomi berjalan.

“Untuk Pemerintah Pusat belanjanya sudah mencapai Rp94,7 triliun atau melonjak 32,4% dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp71,5 triliun. Inilah yang kita sebut daya dorong belanja di bulan Januari. Termasuk untuk belanja Kementerian/Lembaga yang melonjak Rp48 triliun dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp30,9 triliun atau melonjak 55,6%. Belanja non K/L Rp46,6 triliun naik dari tahun lalu," jelasnya.

"Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang memang mengalami penurunan namun kalau kita lihat breakdownnya dana desa melonjak sangat tinggi Rp800 miliar dibandingkan hanya Rp300 miliar tahun lalu. Ini karena sekali lagi adalah untuk mendukung rakyat kita menghadapi Covid-19 melalui BLT Desa,” tandas Sri Mulyani.