INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah mengincar potensi penerimaan negara dari layanan pertukaran awak kapal (crew change) yang diperkirakan mencapai sekitar Rp10 triliun.

Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Basilio D. Araujo.

Selain itu, lanjut Basilio, pihaknya juga menyepakati dibukanya lima pelabuhan titik crew change, yakni di Batam, Merak, Tanjung Priok, Benoa dan Makassar.

"Jadi Indonesia bisa dapat potensi pendapatan negara antara Rp5 triliun-Rp10 triliun kalau kita bisa layani fasilitas turun naiknya pelaut," ujar dia dalam konferensi pers virtual (17/2/2021).

Sebagai contoh, teranya, hitungan estimasi penerimaan negara dari kegiatan crew change di Batam atau Selat Malaka yang setiap tahun dilewati sekitar 90 ribu kapal.

Kemudian, kata dia dengan estimasi ada lima hingga 10 awak kapal yang naik turun, di mana pengeluaran satu orang sekitar Rp5 juta. Maka negara bisa memperoleh Rp2 triliun hingga Rp5 triliun setiap tahun.

"Hal ini baru di Selat Malaka, padahal sebenarnya potensi di Selat Malaka bisa lebih dari itu. Dan potensi di Selat Malaka sekarang itu bisa lakukan penukaran awak kapal antara 200-300 orang," ungkap dia.

Menurutnya, potensi serupa juga disasar di titik crew change lain di mana estimasi kapal yang melintas di Merak mencapai 56 ribu kapal. Seperti di Bali 30 ribu kapal dan di Makassar 20 ribu kapal.

"Hal ini baru manusianya, belum soal bunkering atau minyak, belum bicara provision atau perbekalan kapal. Jadi potensinya lebih besar dari USD100 miliar," jelas dia.

"Dengan memfasilitasi pertukaran awak kapal, pemerintah berharap bisa menggerakkan perekonomian daerah di masa pandemi sekaligus menunjukkan kepemimpinan Indonesia sebagai anggota International Maritime Organization (IMO) yang terlibat aktif untuk ikut mencari solusi bagi masalah global," tandas dia.