INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim Anwar melakukan kunjungan kerja (kunker) pertamanya ke kampung adat dan kampung wisata Malaumkarta, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Nadiem di Provinsi Papua Barat, sejak Rabu (10/02/2021).

Asal tau saja, kampung Malaumkarta terletak di Distrik Makbon, yang berjarak sekitar hampir 40 kilometer dari Kota Sorong, yang dapat ditempuh melalui jalur darat. 

Kampung ini merupakan tempat tinggal dari Suku Moi, yang merupakan suku asli pemilik hak ulayat, di hampir sebagian besar wilayah Kota dan Kabupaten Sorong.

Dalam kunjungan tersebut, Mendikbud menampung aspirasi dari kepala perwakilan adat Suku Moi, yang berasal dari berbagai Sub Suku Moi, terkait pelestarian budaya dan bahasa suku-suku asli di Papua. 

Beberapa aspirasi diantaranya adalah Pendirian SMK Pariwisata dan Perikanan di wilayah Malaumkarta, Distrik Makbon, dan upaya untuk melestarikan bahasa-bahasa asli Suku Moi dengan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum.

Terkait aspirasi tersebut, Nadiem menyampaikan bahwa kementeriannya telah berupaya penuh melakukan usaha-usaha pelestarian budaya dan bahasa di Tanah Papua.

"Seperti memberikan kesempatan kepada suku dengan berbagai adat dan istiadatnya untuk dapat tampil dan memamerkan kebudayaannya, termasuk memberikan insentif bagi pelestariannya juga," ucap Nadiem dalam keterangan resminya seperti dikutip redaksi Industry.co.id pada Sabtu (13/2/2021).

Berbagai program tersebut sebut Nadiem, diluncurkan lewat Badan Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), yang dikelola oleh Kemendikbud di bawah Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.

Dengan demikian, Nadiem berharap Masyarakat Adat Suku Moi dapat memanfaatkan keberadaan badan tersebut semaksimal mungkin dalam upaya pelestarian bahasa dan budaya suku Moi. 

Harapan ini juga disampaikannya kepada seluruh suku dan adat istiadat lain yang ada di Tanah Papua.

Selain itu Nadiem juga memastikan bahwa mulai tahun 2021 besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler antardaerah tidak lagi sama, terkecuali untuk sekolah di daerah 3T.

Dana BOS nantinya akan menyesuaikan sejumlah faktor penentu yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

“Dengan berlakunya prosedur yang baru ini, maka berdasarkan hitungan kami untuk Kota dan Kabupaten Sorong Dana BOS akan bertambah kira-kira 30 persen dari jumlah yang selama ini telah diterima,” tandas Nadiem.

Untuk diketahui, selama di tanah Papua, Nadiem juga mengunjungi langsung aktifitas di sekolah, berbincang dengan para guru dan siswa seperti di SMKN 3 Sorong dan di beberapa sekolah lainnya. Selain itu ia juga sempat melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Jami di Pulau Doom Papua.

Sementara itu, Staf Khusus (Stafsus) Presiden Billy Mambrasar yang turut mendampingi mengungkapkan ini pertama kalinya sang menteri menginjakkan kaki di tanah Papua.

“Ini merupakan kunjungan pertama Mas Menteri ke Tanah Papua, dan beliau memilih Sorong, Papua Barat, sebagai pijakan kaki pertamanya, dan bertemu dengan masyarakat Suku Moi, sebagai suku dari ratusan suku Papua lainnya, yang pertama beliau ajak diskusi,” ujar Billy Mambrasar yang juga merupakan putra asli Papua asal Biak.

Selain itu, Billy yang merupakan putra asli Papua keturunan Biak ini memberikan apresiasi yang tinggi atas terobosan yang dilakukan oleh Mendikbud Nadiem untuk mengubah sistem Dana BOS di tanah Papua.

Ia menilai, langkah yang diambil Nadiem ini merupakan langkah yang sangat tepat.

Selain itu menurut Billy, Presiden Jokowi dalam periode kedua pemerintahannya ini juga memprioritaskan pembangunan Papua pada manusianya. 

"Oleh sebab itu, dalam perancangan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, arahan utamanya adalah mendorong pembangunan manusia, khususnya Orang Asli Papua, melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan,” ujarnya.

Menurut Billy, saat ini Desk Papua yang berada di Bappenas tengah menyusun Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang akan menjadi acuan penyusunan program dan anggaran kerja lintas kementerian dan lembaga dan program-program di bidang pendidikan termasuk yang sedang didorong dan digodok di dalamnya.

“Harapan saya adalah dengan adanya dana BOS dan penganggaran juga dari otsus (otonomi khusus), yang sebagian besar diperuntukan untuk pendidikan, maka percepatan dan pemerataan pendidikan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua dan Papua Barat, khususnya Masyarakat Asli Papua,” tandas Billy Mambrasar.