INDUSTRY co.id - Jakarta, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyatakan program vaksinasi mandiri akan berjalan mulai April 2021. 

“Jumlah yang akan divaksinasi sekitar 25-30 juta orang. Kita akan coba, untuk total dosis yang akan diimpor sekitar 60 juta dosis,” ujar Rosan saat dihubungi redaksi Industry.co.id pada Kamis pagi (4/2/2021)

Kemudian adapun terkait harga yang harus dikeluarkan perusahaan untuk setiap karyawan, menurut Rosan nantinya berkisar antara Rp.500 ribu hingga Rp 1 juta.

“Preferensi harga berkisar antara Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta,” sebutnya.

Sementara itu, dilansir redaksi Industry.co.id dari laman resmi Kadin.id, saat ini Kadin terus melakukan pendataan perusahaan-perusahaan yang memesan vaksin. 

Kadin menyatakan telah membuka ruang bagi perusahaan-perusahaan yang ingin memesan vaksin. 

“Sudah fix, Kadin fasilitasi perusahaan-perusahaan yang ingin memesan vaksin secara mandiri,” ungkap Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Nusa Tenggara Barat Faurani.

Menurutnya, pendataan dilakukan paling lambat Februari 2021. 

Namun perlu dicatat, kendati perusahaan difasilitasi memesan vaksin, tidak diperkenankan kepada perusahaan memotong gaji karyawan yang divaksinasi. 

Artinya, vaksinasi mandiri ini murni biaya perusahaan tanpa membebankan kepada pekerjanya.

Sementara itu, menurutnya bagi perusahaan yang memesan vaksin corona melalui Kadin. Jumlah kebutuhannya dapat disampaikan melalui form pesanan yang diedarkan dan disediakan oleh Kadin.

Dari form itu tertera juga harga vaksin yang dipesan. Pilihan harga vaksinnya juga beragam. Tergantung kemampuan perusahaan. 

Vaksin yang akan dipesan oleh Kadin ini sendiri rencananya vaksin dari Amerika Serikat dan Jerman.

Adapun terkait regulasi yang mengatur kewenangan Kadin untuk mendistribusikan vaksin corona sendiri akan terbit pada Februari ini. 

Vaksinasi mandiri ini merupakan upaya bersama pemerintah dalam mempercepat proses vaksinasi di indonesia.

"Nantinya Seluruh tahapan vaksinasi akan bekerjasama dengan pemerintah," tutup Faurani.