Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar di Jakarta (2/2/2021).

"Ya benar, telah ditandatangani grant (hibah) tahap kedua antara pemerintah Indonesia melalui KKP dan pemerintah Jepang sebesar 5,5 miliar yen atau setara Rp 704 miliar," terangnya.

Lebih lanjut, Antam menjelaskan, hibah tersebut tanpa ikatan. Artinya tidak dibayar dengan dicicil seperti utang. Selain itu, lanjut Antam, hibah tersebut efektif sampai dengan pembangunan fisik selesai.

"Ini baru pertama kalinya ditransfer langsung ke KKP, biasaanya hibah melalui Kemenkeu," paoar Antam.

Menurutnya, sejak hibah tahap pertama ditandatangani pada 31 Juli 2018, sudah banyak capaian yang dilakukan oleh KKP antara lain, pengadaan konsultan manajemen, konsultan perencanaan, konsultan pengawasan, konsultan lingkungan, pengadaan kontraktor, dan juga pelaksanaan konstruksi pembangunan pelabuhan perikanan dan pasar ikan di Biak.

"Pembangunan tahap kedua diharapkan selesai tahun 2024," tandas dia.

SKPT merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir, yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal berbasis perikanan.

Adapun keenam wilayah pulau terluar tersebut yaitu Natuna, Morotai, Sabang, Saumlaku, Moa, dan Biak. Pulau-pulau tersebut ditentukan oleh pihak JICA setelah mendapatkan kisi-kisi dari pihak KKP.