INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pembiayaan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) pada Tahun Anggaran (TA) 2020 mendapat alokasi dana SBSN Rp 7,61 triliun dengan realisasi proyek mencapai 94,49%.

“Pembiayaan SBSN Kementerian PUPR terus meningkat setiap tahunnya dari Rp 3,5 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 15,1 triliun pada tahun 2020. Namun, karena Pandemi COVID-19 ada penghematan anggaran sehingga dana SBSN di Kementerian PUPR menjadi Rp7,61 triliun yang digunakan untuk Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya seperti dilansir redaksi Industry.co.id pada Jumat (22/1/2021).

Pada TA 2020 di Ditjen Bina Marga terdapat 254 Proyek SBSN yang dilaksanakan oleh 70 satuan kerja (satker).

Salah satunya adalah Flyover Martadinata Simpang Gaplek Kota Tangerang Selatan, Banten. Flyover sepanjang 983,5 meter ini dibangun dengan anggaran Rp 79,9 miliar secara multiyears contract (MYC) 2019-2020.

“Ada juga Jembatan Youtefa yang sekarang menjadi ikon Papua juga didanai dari SBSN sebesar Rp 1,88 triliun dari 2015-2019,” tambah Menteri Basuki.

Pada Ditjen Sumber Daya Air di TA 2020 terdapat 65 proyek yang didanani melalui SBSN yang dilaksanakan oleh 47 satker pelaksana. 

Salah satu kegiatannya yakni Peningkatan Daerah Irigasi Way Seputih (Lanjutan) Kabupaten Lampung Tengah, Lampung senilai Rp 12,4 miliar dari SBSN 2020.

Menteri Basuki mengatakan bahwa keunggulan pendanaan infrastruktur menggunakan SBSN yakni kualitas output cukup baik karena dilakukan monitoring dan evaluasi tidak hanya oleh Kementerian PUPR, tetapi juga oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Adaoun terkait TA 2021 ini, Kementerian PUPR kembali mendapat alokasi dana SBSN sebesar Rp 14,76 triliun. 

Dana ini akan digunakan untuk 60 proyek infrastruktur di Ditjen Bina Marga berupa pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi rehabilitasi jalan senilai Rp 10,53 triliun.

"Dan 37 proyek di Ditjen Sumber Daya Air berupa pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan, embung dan drainase utama perkotaan sebesar Rp 4,23 triliun," pungkasnya.