INDUSTRY.co.id - Jakarta, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan untuk penyandang disabilitas mutlak harus tercantum dalam dokumen Peta Jalan Pendidikan (PJP). 

Ia menilai PJP yang sedang disusun saat ini belum mengakomodir (PAUD). Bahkan, PJP juga belum mengakokodir transformasi guru dan pendidikan inklusi.

“Permasalahan PAUD mulai dari penganggaran, pembangunan infrastruktur, permasalahan guru formal-non formal, hingga peningkatan kualitas, mutlak harus tercantum dalam PJP, karena usia PAUD sangat signifikan bagi perkembangan anak ke depan yang dapat bersifat permanen," sebut Hetifah dalam keterangannya seperti dilansir redaksi Industry.co.id pada Rabu (20/1/2021).

"Begitu juga pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas, sebagai upaya pemenuhan amanat undang-undang,” urai Hetifah.

Untuk itu, pihaknya berharap Mendikbud Nadiem Makarim dan jajajaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat melibatkan organisasi-organisasi tersebut dalam penyusunan anggaran dan program PJP Nasional. 

“Mereka adalah pihak-pihak yang telah bertahun-tahun berjuang dalam dunia pendidikan nasional di bidangnya masing-masing. Mereka pasti lebih paham tentang apa yang menjadi permasalahan di lapangan,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Selain itu, persoalan transformasi guru Hetifah juga meminta Kemendikbud dapat juga melibatkan semua pihak terkait seperti LPTK, institusi pemerintahan terkait seperti BKN, KemenPAN-RB, Kemenkeu, dan juga organisasi-organisasi guru.

"Walaupun rencana yang ada harus mengambil best practice dari negara-negara lain, namun juga tetap menjejak bumi dan mempertimbangkan konteks lokal serta keberagaman Indonesia," tegasnya lagi.

Adapun terkait soal pendidikan nonformal seperti kursus dan pelatihan bisa diintegrasikan dalam PJP. 

Menurutnya, kursus dan pelatihan adalah metode pendidikan yang sangat efektif dalam membantu meningkatkan keterampilan SDM Indonesia secara singkat dan spesifik. 

Hal ini terlihat kecil, tapi dampaknya besar dan justru bisa konkret menjadi sumber pemberdayaan ekonomi.

“Saya harap Kemendikbud juga dapat memberikan dukungan pada lembaga-lembaga kursus yang sudah ada, seperti program peningkatan kualitas, digitalisasi, subsidi, dan lain-lain, karena sesungguhnya posisi mereka sangat strategis,” pungkas Hetifah.