INDUSTRY.co.id - Jakarta, Dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini,  Bukhori meminta Menteri Sosial yang baru dilantik ini harus mampu bekerja baik dan memiliki kebijakan-kebijakan yang bermanfaat sehingga dapat kembali dipercaya masyarakat. 

Sebab menurutnya, dengan anggaran sebesar Rp134 trilliun, Kemensos memiliki anggaran yang paling besar dibandingkan instansi-instansi lainnya.

“Sudah lebih dari dua kali Mensos ini jadi tersangka, padahal Kemensos itu anggarannya paling besar terutama saat pandemi ini sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, hal ini tugas dari Mensos baru agar jangan sampai terulang kembali kejadiannya,” kata Bukhori anggota Komisi VIII DPR dalam keterangannya seperti dilansir redaksi Industry.co.id pada Kamis (14/1/2021).

Perlu diketahui, adapun dua mensos sebelumnya yang pernah di tangkap KPK ialah Juliari Batubara pada tahun 2020 dan Idrus Marham yang ditahan KPK pada Agustus 2018.

Bukhori, mengemukakan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan Mensos Risma, seperti memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran, karena menurutnya masalah keakuratan DTKS sudah sangat merugikan masyarakat kurang mampu.

“Masalah DTKS ini harus segera diperbaiki. Usul saya adalah data itu kan yang input pekerja sukarela yang diambil dari desa bersangkutan, namun mereka itu tidak dibayar. Tentu sebaiknya Kemensos memberikan upah agar pekerjanya menjadi lebih semangat dan baik lagi, sehingga tidak terjadi salah input,” pungkas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Ia juga mengingatkan agar Mensos Risma bekerja tanpa pandang bulu dan lebih mengutamakan kepentingan bersama dari pada pribadi.

Selain itu, Bukhori juga menyampaikan selamat atas terpilihnya Risma sebagai Mensos baru.

“Kita ucapkan selamat atas terpilihnya Mensos baru, Komisi VIII akan mendukung penuh semua kebijakan yang ada dengan syarat dapat menguntungkan masyarakat tak lupa saya juga ingatkan agar Mensos baru bekerja tanpa pandang bulu dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” tutup legislator dapil Jawa Tengah I itu.