INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang ditandatangani oleh empat kementerian tetap dijalankan sesuai kesepakatan.

"Jadi kalau ada informasi yang mengenai (sekolah) tatap muka tidak terjadi itu tidak benar. Kami terus berjalan seperti sesuai keputusan SKB 4 kementerian di setiap daerah. Itu tergantung keputusan daerah, kepala sekolah, komite sekolah dan orang tua," jelas Nadiem dalam keterangan virtualnya dilabsir redaksi Industry.co.id pada Rabu (6/1/2021).

Namun demikian, Nadiem tak mempermasalahkan apabila ada sejumlah daerah yang menunda melakukan PTM pada Januari 2021 ini lantaran masih tingginya kasus Covid-19.

Menurutnya, pemerintah tetap memberikan wewenang kepada pemda untuk menunda sekolah tatap muka, jika dirasa belum aman dan nyaman bagi tenaga pengajar dan murid-muridnya

"Walaupun tatap muka, tapi hak itu ada, baik di pemda maupun kepala sekolah dan komite sekolah. Yang ujung-ujungnya orang tualah yang akan menentukan apakah mereka nyaman dan siap untuk tatap muka," tegas Nadiem.

Artinya keputusan pembukaan PTM tetap berjalan, namun dalam pelaksanaannya harus diputuskan bersama-sama oleh masing-masing pemda, komite sekolah, dan orang tua murid. 

"Anak juga harus mendapat izin dari orang tua untuk belajar di sekolah. Demikian orang tuapun berhak menolak anaknya ke sekolah, atau memilih melanjutkan pembelajaran jarak jaun (PJJ)," imbuhnya.

Pihaknya hanya ingin memastikan Program Prioritas Pendidikan 2021 tak terhalang pandemi Covid-19.

Selain itu, untuk memanfaatkan waktu, pihaknya akan membuat berbagai macam pelatihan untuk guru serta  menyiapkan fasilitas PJJ yang lebih berkualitas.

"Berbagai macam fasilitas PJJ akan kami terus perbaiki dan tingkatkan kualitasnya, untuk pastikan bagi yang masih melakukan PJJ masih bisa melakukannya dengan kualitas yang cukup baik. Jadi itu prioritas 2021," tandasnya.