IPW Beda Pendapat dengan Ketum PSSI Terkait Penyelenggaraan Liga 1 dan 2

Oleh : Herry Barus | Kamis, 24 September 2020 - 18:00 WIB

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Polri diimbau agar tidak memberi ijin pelaksanaan pertandingan sepakbola Liga 1 dan 2. Sebab pandemi Covid 19 saat ini makin menyalak, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan banyaknya klaster baru. Selain itu dilarangnya Liga 1 dan 2 pada awal Oktober ini, sama artinya Polri akan menyelamatkan pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia pada pertengahan 2021 mendatang.

“Ind Police Watch (IPW) menilai, nasalah pandemik Covid-19, adalah faktor utama Polri untuk tidak memberi ijin kepada PT Liga Indonesia Baru (LIB) dan PSSI untuk melanjutkan kompetisi Liga 1, yang akan dimulai 1 Oktober serta Home Tournament Liga 2, yang digelar di empat kota Medan, Riau, Lampung dan Cilacap, pada 17 Oktober 2020. Alasannya, kondisi Covid-19 di Indonesia, semakin meningkat. Jika, LIB tetap menggelar Liga 1 yang dipusatkan di Jogja bagi enam klub di luar Jawa, seperti Persiraja Banda Aceh, Barito Putra, Borneo FC, Bali United, PSM Makassar dan Persipura Jayapura, dikhawatirkan akan melahirkan klaster baru pandemi Covid 19, “ujar Neta S Pane Ketua Presidium Ind Police Watch, Kamis (24/9/2020)

Ada dua alasan, kenapa Polri jangan memberi ijin. Pertama, inskruksi Presiden Jokowi yang menegaskan, masalah kesehatan dan kemanusian lebih diutamakan, ketimbang masalah ekonomi. Kedua, maklumat Kapolri Jenderal Idham Aziz tentang semboyan “Salus Populi Suprema Lex Esto” yaitu Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi". Jika Liga 1 dan 2 tetap digelar dikhawatirkan akan banyak melahirkan klaster baru. Tentunya ini bertolak belakang pada sikap semua kepala daerah, yang sudah memberi instruksi kepada bawahannya, untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Jika, LIB dan PSSI tetap bandel menggelar kompetisi, dan melahirkan klaster-klaster baru penyebaran Covid-19 di Jogjakarta dan sekitarnya. Lembaga sepakbola dunia – FIFA pasti akan mempertimbangkan, apakah Indonesia masih pantas menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 atau tidak. Padahal Piala Dunia U20 itu dijadwalkan pada 20 Mei – 14 Juni 2021, diikuti 24 negara.

Artinya, jika Liga 1 dan 2 tetap digulirkan. Siapa yang menjamin protokol Covid-19 dijalankan oleh masing-masing penyelenggara? Siapa yang menjamin, suporter tidak datang ke sekitar stadion? Siapa yang menjamin, jika pemain dan ofisial klub yang datang dari luar Jogja, tidak membawa virus Covid-19? Indikasi klaster-klaster baru di kota besar, semakin mewabah sudah terlihat. Even sepakbola, sangat mudah terindikasi pandemik. Karena, masyarakat sepakbola Indonesia, cenderung tidak disiplin, dan sulit diatur.

Jika, Liga 1 dan 2 tetap digulirkan, dan klaster Covid-19 semakin meningkat, khususnya di kota Jogjakarta. Bukan mustahil FIFA akan menunda atau membatalkan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Sebab FIFA menilai PSSI dan Pemerintah dianggap lengah dan tidak peduli dengan pandemik Covid-19. Bukan mustahil pula ke 23 negara yang lolos ke Piala Dunia U-20 tahun 2021 akan menolak bermain di Indonesia. Sebab  Pemerintah Indonesia dinilai tidak mampu menurunkan penyebaran virus pandemik. Apalagi sampai hari ini, tingkat kematian bertambah. Kenaikan yang terkena Covid-19 di Indonesia juga semakin besar.

 

Saat ini saja, 59 negara telah "melockdown" Indonesia karena melonjaknya angka Covid-19 dan penyebaran virus seakan tidak bisa dikendalikan. Jadi, lebih baik Polri melakukan pencegahan untuk tidak memberi ijin kepada Liga 1 dan 2. Tujuannya agar Piala Dunia U-20 bisa diselamatkan dan berlangsung di Indonesia yang diikuti 23 negara. Daripada, dibatalkan FIFA, karena pemerintah Indonesia, tak mampu mengendalikan pandemik Covid-19.

Seperti telah diberitakan belum lama ini, PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) melakukan pertemuan terkait rencana lanjutan Shopee Liga 1 dan Liga 2 2020. Fokusnya, teknis hingga protokol kesehatan.

Pertemuan itu berlangsung di Kantor PT LIB, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2020). PSSI diwakili oleh Ketua Umum Mochamad Iriawan, Wakil Ketua Umum Iwan Budianto, Plt Sekjen Yunus Nusi, dan anggota Komite Eksekutif PSSI, Haruna Soemitro serta tim medis PSSI, dokter Syarif Alwi.

Sementara LIB diwakili Direktur utama Akhmad Hadian Lukita, Direktur Operasional Sudjarno, Direktur Bisnis Rudy Kangdra, dan Direktur Keuangan Anthony Chandra Kartawiria. Kemudian diikuti juga tiga Komisaris LIB, yakni Munafri Arifuddin, Ferry Paulus, dan Leo Siegers.

Kesempatan ini digunakan untuk mendiskusikan teknis pelaksanaan kompetisi. Tak lupa, protokol kesehatan juga menjadi bahasan penting mengingat pandemi virus corona yang belum berakhir.

Sejauh ini belum ada izin resmi dari Gugus Tugas penanganan COVID-19. Sepakbola dikategorikan sebagai olahraga sentuhan fisik oleh Gugus Tugas yang menganggap bahaya jika kembali digelar dalam waktu dekat.

"Aspek kesehatan harus benar-benar diperhatikan. Semua harus mengikuti protokoler keselamatan dan kesehatan yang ada. Bagaimanapun, saat ini situasinya belum normal. Semua harus diantisipasi dengan detail dan bijaksana," kata Mochamad Iriawan