INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyebut dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang makin ketat bakal berdampak lebih buruk dibanding PSBB tahap awal dari segi ekonomi. 

Kondisi ini akan berdampak buruk bagi kemampuan cashflow atau ‘napas’ dunia usaha.

"Karena saat ini modal kerja perusahaan menipis setelah PSBB pertama kemarin. Ini sebetulnya tahap pemulihan. Kalau seperti ini (PSBB) nantinya terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja) kondisi yang makin drop lagi. Minus pertumbuhan ekonomi (triwulan III-2020), kita harus bisa maklumi bersama," kata Hariyadi di Jakarta (15/9/2020).

Ia menyebut dalam kondisi seperti ini, dimana bisnis perusahaan kian menurun, tidak mungkin menanggung biaya beban karyawan yang sangat besar. 

Haryadi memproyeksi dampak terburuk, karyawan tetap dilepas namun bukan dengan pesangon, melainkan pada karyawan kontrak dengan perjanjian kontak tertentu atau kontrak yang habis, namun tidak diperpanjang.

"Waktu masuk transisi, sudah mulai geliat pemulihan sehingga sudah berjalan. Kita mulai bayar karyawan kita, artinya karyawan punya daya beli lagi. Kalau ditutup lagi, hilang daya beli, ini akan berkepanjangan juga. PSBB berapa lama kita nggak tahu kondisi ke depan," jelasnya.

Dampak panjang ini juga yang menjadi perhatian industri ritel. Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta menyebut toko ritel bisa saja mengambil kemungkinan terburuk sekalipun masih diizinkan beroperasi pada masa PSBB yang lebih ketat.

Kemungkinan tersebut adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawan yang outlet yang sudah tidak memiliki potensi baik.

"Penutupan outlet dipilih biasanya (mempertimbangkan) apakah yang enam bulan atau satu tahun ini masih bertahan. Kalau dilihat kemampuan outlet tersebut nggak mampu bertahan dalam waktu satu tahun. itu biasa diamputasi sekalian. karena kenapa? untuk mempertahankan outlet-outlet kita yang masih bagus tersisa," sebutnya.