INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan terimakasih atas apresiasi yang diberikan oleh Komisi V DPR-RI terkait keberhasilan Kemenhub mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.

"Alhamdulillah, pencapaian ini merupakan predikat opini WTP yang ketujuh secara berturut-turut sejak tahun 2013 yang diperoleh Kementerian Perhubungan. Tentunya pencapaian tersebut akan menjadi motivasi bagi Kementerian Perhubungan untuk terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam penatakelolaan keuangan di masa yang akan datang," ungkap Budi Karya dalam keterangan tertulis dilansir redaksi Industry.co.id pada Rabu (2/9).

Adapun soal rendahnya penyerapan anggaran di kemenhub dibawah 50 persen yang menjadi sorotan Komisi V DPR, Budi mengemukakan beberapa kendala yang dihadapi.

"Perlu saya sampaikan bahwa realisasi anggaran Kementerian Perhubungan per 31 Agustus 2020 telah berhasil mencapai 45,27% atau senilai dengan Rp 16,34 triliun, dengan prognosa atau target penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebesar 93,02%. Terdapat kendala dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut menyebabkan penyerapan anggaran mengalami hambatan pada beberapa kegiatan antara lain pada kegiatan pendidikan, penelitian dan pembangunan," jelasnya.

Meski demikian, Ia menegaskan, pihaknya bakal mengambil beberapa langkah percepatan penyerapan anggaran.

"Seperti melaksanakan realokasi anggaran yang belum terserap, melakukan lelang tidak mengikat, dan sebagainya," pungkasnya.