INDUSTRY.co.id - Jakarta, Anggota Komisi VII DPR RI Mulan Jameela mencecar Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini terkait persoalan utang perseroan yang dimiliki berdasarkan data laporan keuangan kuartal I Tahun 2020 mencapai Rp 694,7 triliun. 

Menurut Mulan, utang dengan jumlah tersebut sangat berpotensi mengganggu kinerja dan keberlangsungan hidup PLN.

“Berdasarkan data laporan keuangan kuartal I Tahun 2020, total utang yang dimiliki PLN terdiri dari utang jangka pendek sebesar Rp 157,7 triliun dan utang jangka panjang Rp 537 triliun. Dengan kondisi keuangan seperti itu, tentu saja cukup mengagetkan dan tidak sehat,” ujar Mulan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan jajaran direksi PLN di Jakarta, (25/8).

Asal tau saja, utang tersebut digunakan PT PLN (persero) untuk membiayai proyek pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW). 

Dengan adanya utang tersebut, Mulan khawatir dan mempertanyakan komitmen PT PLN (persero) dalam menyediakan listrik bagi masyarakat, tanpa ada kenaikan tarif listrik.

“Dengan kondisi seperti ini apakah bisa PLN menjamin ketersediaan listrik nasional tanpa harus menaikkan listrik tarif listrik kepada masyarakat. Lantas langkah apa yang  akan dilakukan PLN untuk mengatasi dan membayar utang,” tanya Mulan.

"Karena terus terang pada kenyataannya, sampai sekarang kenaikan tarif listrik ini sudah menjadi hal yang meresahkan," tegasnya.

Menjawab hal itu Dirut PT PLN (persero) Zulkifli meyakini bahwa pihaknya akan menjaga kondisi keuangan BUMN yang dipimpinnya dengan baik. 

Dirinyapun tak menampik bahwa pihaknya memiliki utang yang super jumbo. 

Zulkifli meyakinkan bakal berupaya keras menjaga keberlanjutan keuangan perusahaan agar bisa bertahan hingga akhir tahun ini (2020-red).

"Kami sangat paham mengenai itu, dan memang di situasi pandemi Covid-19 ini, komitmen kami adalah menjaga sustainability keuangan PLN. Paling tidak sampai akhir Desember ini, sustainability dari keuangan PLN akan terjaga," kata Zulkifli.

Selain itu, meski kondisi keuangan PLN tengah tertekan, dirinya juga berkomitmen  tidak akan memberlakukan penyesuaian tarif (tariff adjusment) sejak 1 Januari 2017 lalu.

Menurutnya, jika ada yang mengeluhkan lonjakan tagihan listrik, hal itu terjadi mungkin karena pemakaian listrik yang meningkat. 

"Kalau ada tagihan listrik naik, kami yakinkan itu kenaikan pemakaian, bukan kenaikan tarif," jawabnya.

Perlu diketahui, atas kebijakan tidak melakukan penyesuain tarif sejak 2017 lalu, PLN mendapatkan kompensasi dari Pemerintah.

Pemerintahpun telah membayarkan utang kompensasi subsidi ke PLN untuk tahun 2017. 

Sedangkan utang kompensasi pemerintah ke PLN untuk tahun 2018 dan 2019 jumlahnya hingga saat ini mencapai Rp 45,42 triliun.

Sejatinya yang menjadi persoalan keuangan sekarang ialah dari total utang tersebut, pemerintah baru membayar sekitar Rp 7 triliun. 

Untuk itu Zulkifili berharap, sisa utang kompensasi sebesar Rp 38 triliun bisa dilunasi pemerintah pada akhir bulan ini atau di awal bulan depan.

Ditegaskannya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah berjanji bakal membayar utang kompensasi tersebut pada akhir bulan ini. 

"Kami sudah dapat janji, mudah-mudahan demikian. Kami sedang menunggu dengan berdebar-debar," pungkas Zulkifli.