INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan segera meluncurkan program Pasar Digital (PaDi) UMKM pada 17 Agustus mendatang.

Upaya ini untuk mendorong pengembangan hingga daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ditengah himpitan pandemi Covid-19.

Dijelaskan Erick, program digital ini akan melibatkan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa di BUMN sekaligus memberi kemudahan UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan. 

"Kita harapkan kalau seluruh BUMN berjalan (terlibat dalam program PaDi), jadi kurang lebih capexnya bisa Rp18 triliun dala setahun, ini saya kira nilai yang cukup besar untuk UMKM, sekaligus memberik kesempatan untuk UMKM bisa menyerap capex di perusahaan BUMN," jelas Erick di Jakarta, kemarin.

Menurut Erick, pembentukan program PaDi dinilai penting sebagai bentuk prioritas terhadap keberlangsungan UMKM. Oleh karenanya, proyek-proyek bernilai Rp 250 juta hingga Rp 14 miliar tidak akan lagi diserahkan kepada BUMN melainkan ke UMKM.

"Capex (capital expenditure/belanja modal) BUMN kita tidak mau lagi yang Rp 250 juta sampai Rp 14 miliar ini diambil sama BUMN juga. Jadi saya sudah mengeluarkan peraturan Menteri, BUMN tidak boleh saling tender. Ini kita prioritaskan untuk UMKM," jelasnya.

Program PaDi akan menyasar ke 72.189 UMKM penyedia yang berasal dari 8 kelompok, yaitu Material dan Konstruksi (MKO), Pengadaan dan Sewa Peralatan Mesin (PSA), Jasa Konstruksi dan Renovasi (JKR).

Selanjutnya, Jasa Perawatan dan Peralatan Mesin (JPP), Jasa Ekspedisi dan Pengepakan (JEP), Jasa Advertising (JAD), Pengadaan dan Sewa Perlengkapan Furniture (PSF) serta Catering dan Snack (CDS).

Terdapat 9 BUMN yang sudah turut terlibat dalam program ini. Sebanyak 8 BUMN, yaitu PP, Waskita, Wika, Pupuk Indonesia, Pertamina, BRI, Pegadaian, dan PNM akan bertindak sebagai top pilot pada delapan kelompok kegiatan UMKM, termasuk Rumah Kreatif BUMN (RKB) dan Community Development Center (CDC) masing-masing BUMN dan 3 BUMN akan bertindak sebagai lembaga pembiayaan, yaitu BRI, Pegadaian, dan PNM.

"Nanti Januari sampai Juni 2021 kita akan tambahkan BUMN dari 9 ke 30, kemudian sari Juli ke Desember 2021 ini bisa seluruh BUMN," kata Erick.

Lebih lanjut, Erick mengungkapkan bahwa keberpihakan BUMN atas pengembangan UMKM di dalam negeri bukan sesuatu yang harus ditawar lagi, akan tetapi merupakan sebuah keharusan. 

"Ini sesuatu keberpihakan yang diharuskan," kata Erick Thohir.