INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan soal kebijakan fiskal APBN 2021 yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada Jumat (14/8) dalam sidang paripurna DPR dengan tema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.

Dijelaskan Sri, mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2021, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. 

Oleh karenanya, asumsi indikator ekonomi makro yang akan dipergunakan RAPBN 2021 adalah pertama, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5%-5,5%. 

"Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama," ungkap Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Industry.co.id Sabtu (15/8).

Lalu kedua, inflasi akan tetap dijaga pada tingkat 3%, untuk mendukung daya beli masyarakat. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.600 per Dolar AS. 

Selanjutnya ketiga suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan sekitar 7,29%.

Keempat adalah harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang diperkirakan berkisar pada 45 USD/barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan mencapai 705.000 barel dan 1.007.000 barel setara minyak/hari. 

Selain itu pada  tahun 2021 pemerintah juga memproyeksikan, pertama, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 7,7-9,1 persen.

Kedua, tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2-9,7 persen.

Ketiga, tingkat ketimpangan (rasio gini) pada kisaran 0,377-0,379.

Dan keempat indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai 72,78-72,95.

"Upaya tersebut akan didukung dengan reformasi struktural yang tertuang dalam kebijakan fiskal tahun 2021," jelas Sri Mulyani.

Adapun target pendapatan negara RAPBN 2021 sebesar Rp1.776,4 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp Rp1.481,9 triliun, PNBP Rp293,5 triliun, dan penerimaan hibah Rp0,9 triliun.

Sedangkan belanja negara RAPBN 2021 diproyeksikan mencapai Rp2.747,5 triliun atau 15,6 persen terhadap PDB. 

"Belanja ini akan diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan perlindungan sosial," tandas Sri.

Selanjutnya, TKDD bakal diproyeksikan mencapai Rp796,3 triliun atau meningkat 4,2 persen dibandingkan outlook 2020. 

TKDD 2021 ini diarahkan untuk peningkatan quality control anggaran TKDD dan mendorong peningkatan peran daerah dalam pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. 

"Sinergi belanja daerah dan K/L menjadi sangat penting untuk semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.

Sementara terkait defisit anggaran direncanakan akan sekitar 5,5% dari PDB atau sebesar Rp971,2 triliunm

"Ini masih akomodatif terhadap proses pemulihan ekonomi," jelas Sri.

Terkait sumber pembiayaan, menurut Sri Mulyani pemerintah akan memastikan dilakukan secara hati-hati dan mayoritas akan dipenuhi oleh penerbitan SBN.

"Pemerintah akan terus menjaga stabilitas makro untuk menjaga credit rating Indonesia agar tetap bisa memberikan kepercayaan terhadap konsolidasi jangka panjang," pungkas Sri.

Ayo kawal bersama Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi!