INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan daya saing usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) nasional.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan secara langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Menteri BUMN Erick Thohir serta disaksikan sejumlah Direktur Utama Perusahaan plat merah di Gedung Smesco, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Dalam sambutannya, Menteri Teten meminta kepada UMKM untuk tidak menyerah di tengah situasi pandemi Covid-19. "Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan saat ini. Dengan semangat gotong royong kita jaga semangat UMKM untuk bangkit," kata Teten.

Dijelaskan Teten, kesepakatan ini menjadi payung hukum untuk mendorong perusahaan-perusahaan BUMN dalam memberikan andil bagi UMKM di Tanah Air, baik dalam hal pendampingan, penyediaan bahan baku, logistik hingga pemasaran melalui platform digital.

Menurutnya, akselerasi digitalisasi menjadi sangat penting. Pasalnya, saat ini tren konsumen sudah mulai bergeser untuk lebih banyak berbelanja secara online daripada offline. "Masih banyak pelaku UMKM yang belum berjualan di marketplace yang ada. Oleh karena itu, kerjasama ini menjadi menjadi penting untuk mendorong UMKM masuk ke pasar digital," ungkapnya.

Lebih lanjut, Teten mengungkapkan bahwa saat ini UMKM yang telah terhubung ke pasar digital baru sekitar 13 persen atau 8 juta dari target 10 juta per tahun. "Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) kami untuk bagaimana membawa UMKM melek digital," tutur Teten.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, keberpihakan BUMN atas pengembangan UMKM di dalam negeri bukan sesuatu yang harus ditawar lagi, akan tetapi merupakan sebuah keharusan. 

"Ini sesuatu keberpihakan yang diharuskan," kata Erick Thohir.

Sejak awal, tambah Erick, pihaknya terus menerus turun tangan untuk memberdayakan UMKM di dalam negeri, salah satunya dengan peluncuran program PaDi (Pasar Digital) UMKM yang akan diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2020 mendatang dengan nilai keseluruhan mencapai Rp18,52 triliun.

Nantinya, lanjut Erick, program digital ini akan melibatkan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa di BUMN sekaligus memberi kemudahan UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan. 

"Kita harapkan kalau seluruh BUMN berjalan (terlibat dalam program PaDi), jadi kurang lebih capexnya bisa Rp18 triliun dala setahun, ini saya kira nilai yang cukup besar untuk UMKM," jelas Erick.

Program PaDi akan menyasar ke 72.189 UMKM penyedia yang berasal dari 8 kelompok, yaitu Material dan Konstruksi (MKO), Pengadaan dan Sewa Peralatan Mesin (PSA), Jasa Konstruksi dan Renovasi (JKR), Jasa Perawatan Peralatan Mesin (JPP), Jasa Ekspedisi dan Pengepakan (JEP), Jasa Advertising (JAD), Pengadaan dan Sewa Perlengkapan Furnitur (PSF), serta Catering dan Snack (CDS). 

Saat ini terdapat 9 BUMN yang sudah turut terlibat dalam program ini. Sebanyak 8 BUMN yaitu, PP, Waskita, Wika, Pupuk Indonesia, Pertamina, BRI, Pegadaian dan PMN akan bertindak sebagai top pilot pada delapan kelompok kegiatan UMKM, termasuk Rumas Kreatif BUMN (RKB) dan Community Development Center (CDC) masing-masing BUMN dan 3 BUMN akan bertindak sebagai lembaga pemniayaan, yaitu BRI, Pegadaian, dan PNM.

"Kalau akhir tahun ini berjalan baik, insya allah tahun depan saya akan tingkatkan keikutsertaan BUMN lain ke dalam program ini," tutup Erick.