INDUSTRY.co.id - Jakarta, Terpuruknya sektor industri pariwisata akibat wabah virus Corona (Covid-19) , belum bisa cepat pulih karena pemerintah sendiri belum memiliki kebijakan komprehensif.

hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Industry.co.id Sabtu (8/8).

Hatifah menegaskan, butuh solusi menyeluruh dari hulu ke hilir untuk menyelamatkan pariwisata nasional.

“Kami melihat, belum ada kebijakan yang komprehensif mengenai pemulihan pariwisata pada masa new normal maupun pascapandemi Covid-19. Kebijakannya masih sepotong-sepotong. Padahal, dampak pandemi ini kepada pariwisata sangat besar dan memerlukan solusi yang menyeluruh dari hulu ke hilir,” ungkapnya.

Dikatakannya, Panja Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR RI telah merekomendasikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam hal ini Menteri Wishnutama untuk melibatkan KADIN dan organisasi kepariwisataan dalam merumuskan kebijakan dan meningkatkan promosi.

Khususnya untuk ke luar negeri guna mensosialisasikan destinasi pariwisata yang telah dibuka.

Pihaknya juga meminta Wishnutama menentukan daerah yang secara prioritas dijadikan tempat MICE (meeting, incentive, convention, exhibition) sebagai daya tarik wisatawan.

Langkah penyelamatan sektor industri pariwisata dinilai Hetifah sangat penting, mengingat pada 2018, devisa dari sektor ini mencapai Rp 229,5 triliun atau meningkat 15,4 persen dari tahun sebelumnya.

kemudian penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata juga naik signifikan. Berdasarkan data yang ada di Pemerintah saat ini penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata mencapai 12,7 juta orang atau sekitar 10 persen dari total penduduk Indonesia yang bekerja.

"Di masa pandemi ini dunia parekraf terpuruk dan tentu butuh waktu dan upaya lebih setelah pandemi berakhir untuk mengembalikan seperti sebelumnya. Oleh karena itulah kami mendorong Kemenparkraf untuk menyusun kebijakan strategis dan tahapan-tahapan pemulihan pariwisata secara terukur dan terencana, baik di masa new normal maupun pascapandemi Covid-19," ungkap Hetifah.

Dengan begitu, dunia pariwisata, sambung Hetifah, diharapkan dapat bersinar kembali dan menjadi tumpuan devisa.

Namun Ia juga mengakui, kebijakan pemulihan bukan satu sampai dua bulan, tapi jangka panjang dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pariwisata.

Sementara itu terkait penerapan protokol kesehatan di objek wisata, ia menilai masih banyak kekurangan.

Dimana para wisatawan belum disiplin dan pengelola tidak menegur dengan tegas.

"Kami juga mengimbau dinas pariwisata daerah untuk terus melakukan monitoring dengan aktif, bukan hanya menerbitkan kebijakan, tapi aktif melakukan inspeksi di lapangan. Jika ada pengunjung maupun pengelola yang tidak menerapkan aturan tersebut, maka sudah selayaknya diberikan sanksi yang tegas," pungkas Hetifah