INDUSTRY.co.id - Jakarta, Wakil Ketua DPR RI yang juga merupakan politisi partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) atas penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian Pertahanan.

Menurut Dasco, ada beberapa atase pertahanan yang belum menerima izin untuk membuka rekening dinas, lalu karena kebutuhan operasional maka Kemenhan mengeluarkan anggaran ke rekening khusus.  

"Saya sudah cek di 2019, ada beberapa atase pertahanan yang belum menerima izin untuk membuka rekening dinas dari Kementerian Keuangan. Namun karena kebutuhan operasional dan lain-lain yang memang harus dilakukan, kami mendapat info bahwa Kemenhan kemudian mengeluarkan anggaran ke rekening yang dibuka khusus untuk operasional dari atase pertahanan masing-masing," kata Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7).  

Dikatakannya, penggunaan rekening pribadi oleh atase pertahanan tersebut telah dilakukan sebelum Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjabat.

Selain itu, dirinya juga menjamin ketika Menhan Prabowo menjabat hal tersebut sudah dilaporkan ke BPK.  

"Bahkan 2019 Kemenhan sudah mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian-red) sehingga temuan-temuan yang dimaksud itu adalah awal-awal ketika belum memperoleh izin dari Kementerian Keuangan. Saya pikir sekarang sudah mendapatkan izin dan atase-atase pertahanan tersebut sudah membuka rekening atas nama dinas. Sudah dilaporkan (ke BPK), itu kan terjadi sebelum Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan," tegas Dasco.  

Dasco juga mengatakan polemik APBN Kemenhan masuk rekening pribadi telah usai, sebab alasannya atase pertahanan sudah membuka rekening dinas yang disetujui Kemenkeu. 

"Ketika BPK mengumumkan ada yang ke rekening pribadi itu juga tidak salah. Tetapi sekarang karena sudah disetujui oleh Menteri Keuangan membuka rekening dinas, atase pertahanan itu, itu sudah selesai menurut saya," jelasnya.  

Asal tau saja, sebelumnya Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan total temuan pengelolaan dana APBN dengan menggunakan rekening pribadi mencapai Rp 71,78 miliar. 

Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019.

Temuan itu juga mengungkap setidaknya ada lima kementerian/lembaga yang melakukan transfer menggunakan rekening pribadi, yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.