INDUSTRY.co.id - Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mencapai Rp 10.467,53 triliun per 31 Desember 2019.

Atas kenaikan itu, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendorong optimalisasi pengelolaan BMN guna mengungkit kinerja penerimaan negara pada triwulan-III dan triwulan-IV tahun ini.

“Pemanfaatan aset negara dalam rangka penanganan pandemi sudah terbukti bermanfaat, mulai dari pengalihfungsian Wisma Atlet Kemayoran menjadi Rumah Sakit Darurat Covid-19, penggunaan Asrama Haji Pondok Gede menjadi lokasi karantina, hingga menyerahkan ribuan masker sitaan Ditjen Bea Cukai kepada BNPB. Namun, yang perlu kita dorong lebih jauh adalah bagaimana pengelolaan aset, khususnya BMN, agar dapat berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara tahun ini, mengingat kinerja pendapatan APBN tertekan akibat pandemi,” ujar Puteri Anetta Komarudin melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Industry.co.id pada Kamis (23/7/2020).

Kontribusi pemanfaatan BMN terhadap penerimaan negara, lanjut Puteri, dapat tercermin melalui pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PBNP).

Kementerian Keuangan mencatat penurunan realisasi PNBP pada semester I 2020 menjadi negatif 11,8 persen (yoy). Sementara, realisasi pendapatan pos PNBP lainnya, yang mencakup penerimaan dari pengelolaan BMN, tetap mencatat pertumbuhan positif senilai 9,9 persen (yoy).

Namun, data realisasi pos PNBP atas pengelolaan BMN selama tiga tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan secara signifikan, yaitu sebesar Rp 266,2 miliar pada tahun 2017, Rp 339,6 miliar pada tahun 2018, dan Rp 551,2 miliar pada tahun 2019.

“Jumlah pendapatan negara yang diperoleh dari pengelolaan BMN dapat dikatakan masih rendah, tetapi bukan berarti tidak potensial. Justru, besarnya nilai total aset negara perlu dioptimalkan lagi pemanfaatannya untuk menambah pendapatan negara hingga akhir tahun ini," ujarnya.

Oleh karenanya, Puteri meminta pemerintah agar segera menginventaris BMN mana yang dapat dikelola dqn dioptimalisasi sehingga pendapatan negara yang akan diperoleh dapat meningkat.

"Langkah tersebut diharapkan turut menjadi alternatif sumber penerimaan negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tertekan pandemi," pungkasnya.