INDUSTRY.co.id - Tangsel - Tidak bersedianya Puskesmas Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten mengeluarkan surat rujukan bagi pasien miskin berbuntut panjang dan menimbulkan pertanyaan besar bagi sebuah lembaga yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan, Generasi Tujuh (G7).

Sebelumnya warga miskin ditolak dan tidak diberikan surat rujukan lantaran masih terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Kelas III. Padahal pemerintah Tangerang Selatan memiliki program kesehatan bagi warganya, cukup memberikan KTP Tangsel untuk persyaratan berobat. Namun kali ini, justru warga banyak mengeluh karena ditolak menggunakan KTP.

Menyikapi hal tersebut, melalui Deputi Sosial dan Politik Generasi Tujuh (G7) Kota Tangerang Selatan, Akhrom Saleh menyampaikan, seharusnya masalah itu tidak boleh terjadi, sebab menurutnya setiap warga negara memiliki hak dasar manusia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa memandang strata sosial.

“Apapun itu alasannya anggaran kesehatan tidak boleh dipangkas. jadi kami menilai pemkot Tangsel seperti lepas tanggung jawab, dan sudah tidak punya sense of crisis, tidak punya hati nurani lagi,” kata Akhrom melalui keterangan tertulis yang diterima INDUSTRY.co.id, Jumat (10/7/2020)

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di bawah kepemimpinan Wali Kota Airin untuk mengembalikan subsidi kesehatan bagi warga yang tidak mampu.

“Jangan sampai gara-gara mau habis masa jabatan sebagai wali kota Ibu Airin lepas tanggung jawabnya. Kalau bener itu terjadi, berarti wali kota gagal memenuhi kebutuhan dasar warganya,” tutup Akhrom.

Sebelumnya seperti dilansir dimedia lokal Tangsel, pemerintah Kota Tangerang Selatan telah memangkas anggaran Peserta Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi warganya dengan alasan terbitnya Perpres Nomor 64 Tahun 2020.