Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (8/7/2020).

"Kami butuh pinjaman Rp1,2 triliun, modal ini diperlukan untuk mencegah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi," katanya.

Dijelaskan Didiek, biaya Rp1,2 triliun tersebut merupakan komponen yang telah direncanakan dalam pemanfaatan dana talangan yang diberikan pemerintah kepada perseroan.

Rencananya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Lembaga Pembiayaan Negara akan mengucurkan dana sekitar Rp3,5 triliun dengan skema pinjaman.

Adapun, saat ini perusahaan menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk membayar karyawan mencapai Rp26 miliar per bulan.

Sejak wabah Covid-19 menyerang Tanah Air pada Maret lalu, KAI telah mengalami kerugian pendapatan secara beruntun hingga Juni 2020.

Pada Maret, perseroan mencatatkan defisit kas bersih yang berasal dari operasional sebesar minus Rp693 miliar. Kemudian berturut-turut pada April 2020, perusahaan akan defisit Rp811 miliar, Mei Rp414 miliar, dan Juni Rp574 miliar. Sedangkan pada akhir tahun, KAI diperkirakan mengalami defisit hingga Rp3,4 triliun.