Pak Anies Tolong Turun Tangan Langsung Urusi PPDB DKI

Oleh : kormen barus | Sabtu, 04 Juli 2020 - 09:02 WIB

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Fraksi Golkar meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerangkan kepada masyarakat soal kebijakan PPDB tersebut. "Iya, (Anies harus turun langsung) mantan menteri pendidikan, paham tentang pendidikan. Kesulitan masyarakat terkait pendidikan anak," ucap Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, melansir detik.com, Jumat (3/7/2020).

Judistira menyayangkan kebijakan PPDB DKI Jakarta yang menjadi polemik di tengah masyarakat. Anies seharusnya mengeluarkan kebijakan yang baik sebab dia pernah menjabat sebagai orang nomor satu di Kementerian Pendidikan (Kemendikbud).

"Sekali lagi kita sayangkan, yang kita tahu Pak Anies sebagai pakar pendidikan yang memahami betul tentang sistem pendidikan di Indonesia, apalagi Jakarta. Ada Permendikbud yang dibuat kementerian pendidikan dalam rangka memulai, atau adanya PPDB 2020. Itu aturan untuk seluruh Indonesia tidak ada masalah di seluruh Indonesia kecuali DKI Jakarta," ucap Judistira.

Seperti yang sering disampaikan oleh Fraksi Golkar DKI Jakarta, masalah dari PPDB DKI Jakarta terletak pada seleksi umur yang diutamakan. Padahal, sebelum umur, ada seleksi jarak dalam satu zonasi.

"Tentu ada penerapan berbeda tentu dari Permendikbud 44 tahun 2019 itu. Apa bedanya, (di Jakarta) usia yang dikedepankan, bukan jarak," kata Judistira.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem telah menerima ada aduan soal sistem PPDB DKI. Dia mengatakan akan melakukan pengecekan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyebut akan mengkaji kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta yang dikritik berbagai pihak.

"Baik dari Inspektorat Jenderal kami, maupun dari Dikdasmen, akan melakukan pengkajian terhadap apa yang dibilang Pak Putra tadi mengenai apakah Permendikbud ini tak sinkron dengan SK-nya," ujar Nadiem.

"Berdasarkan hasil itu lalu kami akan ambil langkah-langkah untuk bekerja sama baik dengan kementerian terkait, yaitu Mendagri, maupun juga dengan Kepala Dinas di Jakarta, untuk diskusi mengenai isu ini," sambungnya.