INDUSTRY.co.id - Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah-marah melihat kinerja kabinetnya yang dinilai lambat. Salah satunya soal penyerapan anggaran di beberapa Kementerian/lembaga yang masih sangat minim antara lain Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang baru terserap 1,53%.

Hal ini ditanggapi kalangan pengusaha, yang mendukung soal penyerapan anggaran di tiap K/L harus segera diputar secara cepat seperti yang menjadi perhatian Presiden Jokowi. Pasalnya, akan terasa sayang jika modal anggaran itu tidak dimanfaatkan secara baik, padahal industri sedang membutuhkan pekerjaan, melalui proyek atau apapun, sehingga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja.

"Sekecil apapun hal-hal yang bisa genjot pertumbuhan ekonomi harus direalisasikan, termasuk modal pemerintah. Ini sangat-sangat penting," kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang dilansir CNBC Indonesia, Senin (29/6/2020).

Ia menilai, saat ini uang negara menjadi satu-satunya yang bisa diharapkan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Sumber perputaran lainnya sudah sulit untuk diandalkan, bahkan dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan.

"Ada empat indikator yang genjot pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga, ekspor, investasi dan belanja pemerintah. Investasi nggak bisa diharapkan, juga ekspor karena dunia sedang sulit, konsumsi menurun. Nah belanja pemerintah uangnya ada, ini harus cepat beredar. Apalagi masuk Juli, bisa dibayangkan Kemenkes mau Juli belum 2% penyerapannya, itu gimana? uang terpendam di situ," kata Sarman.

Kinerja Kementerian/Lembaga memang harus terus dievaluasi. Jangan sampai para pejabat dan aparatur sipil negara terus-terusan berasa di zona nyaman. Jika dibiarkan kondisi ini terus berlarut, bukan tidak mungkin makin banyak masyarakat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Sarman menyarankan agar kinerja ini dievaluasi dalam rentang waktu satu hingga dua bulan sekali.

"Yang banyak uang di Kemendikbud, Kementerian PUPR, Kemenkes di situ banyak anggaran pemerintah. Tentu kita nggak tau penyerapan berapa. Ke depan, jika perlu penyerapan itu diumumkan media. Perusahaan-perusahaan terbuka harus lapor kondisi keuangan tiap 3 bulan ke OJK. Jadi tujuannya supaya betul-betul penyerapan anggaran itu tepat waktu dan tepat sasaran," kata Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta itu.

Jokowi tampak marah dalam menyampaikan pengantar dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Kamis (18/6/2020), dengan melontarkan ucapan-ucapan bernada tinggi. Pernyataan tersebut diunggah melalui sebuah video yang dipublikasikan oleh Sekretariat Kepresidenan, Minggu (28/6/2020).