Pak Jokowi Industri Keramik 'Gelisah', Kapan Safeguard Produk India dan Vietnam di Berlakukan?

Oleh : Ridwan | Sabtu, 27 Juni 2020 - 12:10 WIB

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Industri keramik dalam negeri tengah dirundung kegelisahan. Pasalnya, utilitas produksi keramik dalam negeri periode Mei 2020 merosot sangat tajam.

Hal tersebut diakui oleh Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) saat dihubungi Industry.co.id, beberapa waktu lalu.

"Berdasarkan data yang kami himpun, utilisasi produksi hanya tinggal 30% hingga Mei 2020 dari angka 65% di awal tahun 2020," kata Edy.

Oleh karena itu, lanjut Edy, stimulus harga gas industri sebesar US$ 6/MMBTU yang telah ditetapkan oleh pemerintah akan dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh Asaki untuk mendongkrak daya saing industri keramik nasional.

"Stimulus ini akan memberikan suntikan baru atau kemampuan bagi industri untuk mulai berbenah di internal supaya lebih efisien dan produktif melalui peremajaan mesin, upgrade teknologi dengan mesin yang lebih ramah energi khususnya digital printing," terangnya.

Dijelaskan Edy, sebelum adanya pandemi Covid-19, Asaki memproyeksi kapasitas utilisasi nasional dengan stimulus harga gas US$ 6/MMBTU mampu meningkatkan utilisasi nasional hingga 70-90% di akhir 2021.

"Namun, sepertinya target tersebut baru bisa tercapai di tahun 2022," jelas Edy.

Edy optimis dengan harga gas baru yang lebih kompetitif akan mempercepat pemulihan (rebound) kembali industri keramik pasca pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau new normal.

Namun disisi lain, Edy berharap pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan safeguard untuk Vietnam dan India. Pasalnya, pasar domestik sangat terganggu oleh gempuran produk keramik dari China, India dan Vietnam.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor produk keramik periode Januari - April 2020 menunjukkan angka impor naik 13% dibandingkan tahun lalu. Produk keramik asal India menjadi yang paling tertinggi dengan kenaikan angka impor 125%.

"Kami (Asaki) menyayangkan lembatnya pencabutan India dan Vietnam dari list negara yang dikecualikan oleh BMTP atau safeguard oleh Kementerian Keuangan," jelas Edy.

Menurut Edy, stimulus harga gas yang baru akan lebih terasa optimal jika didukung oleh penerapan safeguard terhadap produk impor dari India dan Vietnam.

"Kenapa Kemenkeu malah terkesan lamban di saat Presiden Jokowi menyuarakan penurunan angka import? Apalagi kemampuan produksi nasional keramik Indonesia yang sangat besar yaitu 540 juta meter persegi (m2) per tahun masih tidak dapat terutilisasi semuanya akibat terganggu produk import," tutup Edy.