INDUSTRY.co.id, Jakarta - Meksi industri tekstil dalam negeri dalam beberapa tahun masih lesu, namun dengan tercapainya perjanjian perdagangan Indonesia –European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement  (Indonesia - EU CEPA) diprediksikan nilai ekspor tekstil nasional capai US$ 22 milyar pada 2025.

“Nilai ekspor Industri Tekstil dan ‎Produk Tekstil (ITPT) diramalkan‎ pada 2025 mencapai USD 22 miliar meskipun pada tahun lalu, nilai ekspor ITPT sebesar USD11,9 miliar,” kata Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat dalam konferensi persnya, di kantornya, Rabu (12/4/2017).

 Menurutnya, ekspor tekstil dalam negeri masih didominasi pakaian jadi, sekian persen hanya tekstil lembaran, benang dan lain-lain.

"Kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa perundingan sudah dimulai 2015, diharapkan bisa selesai 2019 jadi baru dimulai 2020.‎ Walau kita minta prioritas TPT tapi tidak bisa gitu juga karena scoop-nya luas. Kalau ini sudah disepakati pun harus dibahas di parlemen di negara masing-masing," tutur dia.

Meski demikian, lanjut Ade, dengan adanya perjanjian perdagangan bebas ini bisa meningkatkan ekspor TPT Indonesia ke Uni Eropa hingga 300 persen. Peningkatan tersebut bisa lebih tinggi lagi jika ada kerja keras dari pemerintah untuk membenahi birokrasi dan perizinan bagi sektor industri.

"Di 2025 Indonesia sudah punya free trade dengan Uni Eropa. Perdagangan kita bisa meningkat 300 persen, kalau diimplentasikan di 2020. Sekarang ekspor USD 1,2 miliar, bisa jadi USD 3 miliar ke Uni Eropa. Ini dengan kerja biasa-biasa saja. Kalau kita tambah effort, ini dibenahi kebijakan ekspor impor, perizinan, perbaikan infrastruktur, ekspor bisa meningkat lebih tinggi lagi," imbuh dia.

Indonesia memang masih bermasalah mengenai biaya masuk barang ekspor ke Uni Eropa dan juga permasalahan dwelling time yang mengakibatkan produk tekstil Indonesia kalah kompetitif dengan produk luar negeri. API berharap pemerintah fokus akan hal ini dan menjadikan prioritas.

"Sudah saatnya memikirkan rakyat, pemerintah jangan memikirkan pilkada terus, atau kekuasaan terus," pungkasnya.