INDUSTRY.co.id - Jakarta, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI JAYA), Afifuddin Suhaeli (Afie) Kalla mengatakan untuk melindungi pekerja dan  buruh di tengah wabah COVID-19 yang belum jelas kapan akan mereda maka pemerintah perlu memberikan bantuan dan perlindungan terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Butuh bantuan dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah agar kami (pengusaha) tidak gulung tikar," kata Afie Kalla dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Industry.co.id Jumat (1/5).

Dia mengungkapkan, sebagian besar anggotanya yang merupakan kalangan milenial dan rumahan tengah mengalami kesulitan karena penjualan (omzet) berkurang sampai dengan 70 persen terutama di Jakarta dan Bali.

Masalah terbesar bagi para UKM ini adalah momentum Ramadhan dan Lebaran, yang di mana ini merupakan momen mendulang pendapatan besar bagi sebagian besar pengusaha muda, jelas dia.

Lebih lanjut Diatce G Harahap, selaku Ketua Bidang 8 UKM & Start-Up HIPMI JAYA dan CEO Titik Temu Coffee berharap pemerintah pusat dan daerah bisa memberikan kebijakan langsung yang akan berdampak positif kepada UKM.

Adapun usulan dari  UMKM yang tergabung di HIPMI JAYA adalah tersedianya pinjaman darurat, libur/ keringanan pajak (PB1 dan PPh 21) termasuk sektor manufaktur.

"Bantuan ini akan meringankan untuk menekan biaya operasional bulanan seperti iuran gas, air, dan listrik yang harus tetap dibayar," ujar dia.

Afie Kalla berharap pemerintah daerah (Pemprov DKI Jakarta) dapat melibatkan anggotanya ke dalam kegiatan-kegiatan yang dapat membantu mengatasi penyebaran COVID-19.

"Kami siap untuk berkerja sama dengan Pemprov DKI agar karyawan UMKM tetap mendapat THR dan gaji," ujar Afie.