INDUSTRY.co.id, Jakarta-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut arus masyarakat keluar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) sebelum pemerintah resmi melarang mudik, 24 April lalu, merupakan aktivitas pulang kampung.

Menurutnya, mudik dilakukan menjelang Hari Raya Lebaran Idul Fitri. Sedangkan pulang kampung dilakukan jauh hari sebelum memasuki bulan puasa Ramadan.


"Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung," ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif di acara Mata Najwa yang disiarkan Trans7, Rabu (22/4/2020) malam.

Pernyataan Jokowi soal "mudik dan pulang kampung itu tidak sama" menjadi viral. Banyak dibahas di grup medsos. Ada yg kritis  mempertanyakan pernyataan presiden. Tapi banyak juga yang membenarkannya.

"Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang. Karena anak istrinya ada di kampung."


Jokowi beranggapan, mereka yang mencuri start untuk pulang kampung justru berada dalam kondisi berbahaya jika tetap tinggal di Ibu Kota.

Ia menambahkan, saat pulang kampung, pemerintah daerah setempat telah menyiapkan tempat isolasi bagi warga yang ingin masuk ke wilayah tersebut.

"Coba dilihat juga di lapangan, ini lapangan yang kita lihat. Di Jakarta, mereka menyewa ruang 3x3 atau 3x4, isinya 8 orang atau 9 orang," katanya.

"Mereka di sini tidak bekerja. Lebih berbahaya mana, di sini, di dalam ruangan dihuni 9, 8 orang, atau pulang ke kampung tapi di sana sudah disiapkan isolasi dulu oleh desa?" ucap Jokowi.

Pasien sembuh 913 sementara pasien meninggal 635. Sebelumnya sejumlah pihak mengkhawatirkan mudik bisa menambah jumlah kasus secara signifikan. Bahkan penelitian UI menyebut bisa saja angka kasus naik menjadi 1 juta pada Juli nanti.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tidak melarang masyarakat melaksanakan mudik tahun ini. Namun untuk mencegah penularan virus Corona, Luhut meminta kesadaran masyarakat untuk tak pulang ke kampung halaman.

"Pemerintah dan seluruh tokoh masyarakat mengimbau atas dasar kesadaran bersama agar masyarakat tidak melaksanakan mudik tahun ini," ujar Luhut usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Kamis (2/4/2020).

Luhut mengatakan, apabila masyarakat terpaksa melaksanakan mudik, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk menekan penyebaran virus Corona. Seperti menerapkan jaga jarak atau physical distancing.

"Pemerintah dan seluruh aparatnya akan melakukan langkah-langkah penggunaan angkutan umum untuk mudik tahun ini sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 terkait dengan jaga jarak atau dikenal physical distancing," katanya.

Luhut menyebut virus Corona akan berdampak pada biaya angkutan mudik. Diperkirakan ongkos mudik akan melonjak.

"Nah ini akan berdampak pada harga-harga angkutan kalau memang ada juga yang mudik. Karena satu bus yang penumpangnya 40 mungkin hanya tinggal dua puluh sehingga tentu harga bisa melonjak," jelas Luhut.

Luhut mengatakan pemerintah pusat dan daerah akan melakukan sejumlah langkah antisipasi kepada masyarakat yang memaksakan diri untuk mudik. Seperti diwajibkan menjalani karantina dan akan dikembalikan ke Jakarta apabila daerah yang dituju tidak aman.

"Dan juga terkait dengan teknis pelaksanaan di lapangan kami akan meneruskan dan merembukkan bersama-sama kementerian dan lembaga terkait. Misalnya kalau sampai memaksakan diri juga untuk mudik dia harus masuk karantina 14 hari di tempat mudiknya. Kalau di tempat mudik itu kita tidak aman nanti akan ada kategori daerah dia kembali ke Jakarta, bisa saja dia masuk ke karantina lagi 14 hari," tutur Luhut.