INDUSTRY.co.id - Jakarta - Buruh mendesak pemerintah dan pengusaha agar meliburkan pabrik-pabrik untuk mencegah risiko penularan virus Covid-19. Pasalnya, hingga saat ini kawasan industri yang menjadi tempat berkumpulnya ribuan orang masih beroperasi secara normal.

"Jadi, kami menghimbau pemerintah secara serius memperhatikan nasib ribuan buruh yang masih bekerja hingga saat ini," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)n Said Iqbal di Jakarta (19/3/2020).

Menurut Said, risiko penularan virus Covid-19 di kawasan industri sangat besar. Hal ini lantaran tidak adanya pemetaan penularan virus corona yang jelas di kalangan buruh.

"Seharusnya pabrik diliburkan dengan skema bergiliran untuk mengurangi berkumpulnya orang dalam jumlah yang besar. Sejauh ini, upaya yang dilakukan perusahaan hanya menyiapkan hand sanitizer dan penerapan budaya hidup bersih yang dinilai kurang efektif," jelasnya.

Dicontohkan Said, di kawasan industri bekasi, Jawa Barat setidaknya ada 5.000 karyawan yang bekerja. Sementara, tingkat kebersihan pabrik berbeda. Ia menyatakan, mayoritas perusahaan besar tidak memiliki masalah kebersihan, berbeda dengan perusahaan kecil.

"Perusahaan kecil-kecil yang tingkat kebersihannya amburadul ini yang seharusnya jadi prioritas pemerintah," ungkap Said.

Kondisi itu diperburuk dengan ketiadaan langkah jelas dari pemerintah dan pengusaha untuk memperhatikan keselamatan buruh. Beberapa diantaranya yakni tidak adanya pemetaan kawasan potensi tempat penularan, tidak adanya uji sample, tidak adanya pembatasan interaksi sosial dan mahalnya biaya medis.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat. Menurutnya, imbauan Presiden Jokowi untuk bekerja di rumah bisa dijalankan oleh industri padat karya. Sebab, katanya, tidak berproduksinya pabrik selama 1-2 minggu masih lebih baik ketimbang mempertaruhkan keselamatan karyawan dan perusahaan di masa mendatang.

"Kalau interaksi satu semua bisa kena. Pahitnya perusahaan bisa tutup. Daripada mengambil risiko besar, saya rasa 14 hari tidak merugikan perusahaan dan ekonomi terlalu parah," katanya beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan keselamatan dan kesehatan kerja harus diprioritaskan para pengusaha jika tidak bisa memberlakukan sistem kerja dari rumah. 

Ia pun meminta semua perusahaan secara konsisten menyediakan masker, hand sanitizer, dan pengecekan suhu tubuh, seandainya memang ngotot tak mau mempekerjakan karyawannya di rumah.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan kebijakan kerja, belajar, dan ibadah dari rumah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain. 

"Sosialisasi untuk membatasi interaksi sosial dan mengurangi kerumunan harus terus digencarkan," kata Jokowo beberapa waktu lalu.

Namun, Presiden Jokowi menghimbau agar kebijakan tersebut jangan sampai disalahgunakan oleh masyarakat.