INDUSTRY co.id - Cikarang, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) terus mendorong industri farmasi di dalam negeri agar semakin meningkatkan kegiatan risetnya, sehingga dapat menghasilkan inovasi produk yang berdaya saing tinggi. 

“Kami ingin memperkuat struktur industri farmasi di dalam negeri. Salah satunya melalui kegiatan riset, seperti untuk pengembangan obat herbal,” kata Menperin Agus Gumiwang di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (11/3).

Hingga saat ini, sebut AGK, kekuatan industri farmasi di dalam negeri sebanyak 206 perusahaan, yang didominasi 178 perusahaan swasta nasional, kemudian 24 perusahaan Multi National Company (MNC), dan empat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

“Suplai produk farmasi di pasar domestik, mampu dipenuhi oleh produksi lokal sebesar 76%,” ungkapnya.

Masih menurutnya, pada kuartal IV tahun 2019, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional mampu tumbuh 18,57% atau melonjak drastis dibanding pertumbuhan kuartal III-2019 yang menyentuh angka 9,47%. 

"Capaian tersebut juga melampaui pertumbuhan ekonomi sebesar 4,97% pada kuartal IV-2019," ujarnya. 

Selain itu, dikatakan Agus nilai PDB industri kimia, farmasi, dan obat tradisional pada kuartal IV tahun 2019 mencapai Rp22,26 triliun. 

Capaian tersebut melonjak dibanding kuartal III-2019 sebesar Rp20,46 triliun. 

Lalu, terangnya, sepanjang tahun 2019, nilai ekspor produk industri farmasi dan obat tradisional menembus hingga USD597,7 juta, naik dibanding perolehan di tahun sebelumnya sekitar USD580,1 juta.

“Artinya, dari capaian-capaian tersebut, industri farmasi merupakan salah satu sektor yang memiliki kinerja gemilang dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,” jelas Agus. 

Terkait urusan menekan defisit neraca dagang di sektor industri farmasi, pihaknya memacu tumbuhnya industri di sektor hulu atau produsen bahan baku, karena nilai tambah produk farmasi akan meningkat jika sektor hulu dan hilir terintegrasi.

Untuk mengembangkan industri hulu dan penghasil produk substitusi impor, dikatakannya memerlukan investasi. 

Dalam hal ini, pemerintah telah memfasilitasi melalui pemberian insentif fiskal, di antaranya berupa tax allowance dan tax holiday. 

"Selain itu, serta super tax deduction yang diberikan bagi industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi dan menciptakan inovasi melalui kegiatan R&D,” pungkasnya.