INDUSTRY.co.id, Jakarta- Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mendukung langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru.

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terbukti memimpin ibu Kota sehingga dinilai layak memimpin ibu kota baru. Hal itu diutarakan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri.

“Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai telah terbukti memimpin ibu kota. "Saya dukung 110%. Dia (Ahok) telah terbukti untuk mengawal Jakarta jauh lebih baik, ya intinya dia sudah teruji," kata Faisal saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Menurut Faisal, moralitas Ahok sebagai salah satu pejabat negara cukup baik. Bahkan, Faisal yakin Ahok akan rela melepaskan jabatannya saat ini sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero jika terpilih sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Baru. "Itu sudah pasti dilepas, otomatis akan dia lepas. Soalnya Ahok moralitasnya bisa teruji," kata Faisal.

“Jadi mendukung langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru,’ujarnya.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan telah mengantongi empat nama kandidat Kepala Otorita Ibu Kota Baru. Nantinya, Kepala Otorita akan memimpin proses pemindahan ibu kota baru dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Ia memaparkan salah satu kandidat Kepala Otorita yaitu Ahok. Selain Ahok, ada nama Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro. Ada pula nama Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana. “Kandidatnya ada. Namanya kandidat memang banyak,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/2).

Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden soal Otorita Ibu Kota Baru. Di dalamnya diatur tentang jabatan Kepala Otorita. Adapun Kepala Otorita terpilih diharapkan dapat diputuskan dalam waktu dekat. Kepala Otorita Ibu Kota Baru akan memiliki kedudukan setingkat menteri. Dengan begitu, kerja Otorita dapat melibatkan semua kementerian/lembaga. Otorita juga memiliki dewan pengawas dan dewan pengarah. Lembaga tersebut bakal bertanggung jawab langsung kepada presiden.