INDUSTRY.co.id - Jakarat - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berjanji untuk menurunkan tarif listrik untuk golongan industri besar. Penurunan tarif listrik ini untuk meningkatkan gairah investasi di dalam negeri.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, Kementerian ESDM ‎siap berdiskusi dan bernegosiasi dengan PLN dalam rangka penurunan tarif listrik untuk industri ini.

‎"kami siap diskusi karena bisa diturunkan oleh PLN," kata Rida, dalam rapat koordinasi kesiapan PLN melistriki industri smelter, di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Menurut Rida, saat ini tarif listrik Indonesia masih bersaing jika dibandingkan negara Asia Tenggara lain. Namun memang, tarif listrik golongan industri besar belum termurah.

‎"Melihat angka tarif listrik yang ada sekarang ini, masih ada peluang untuk di negosiasi," ‎ujarnya.

Rida mengungkapkan, ‎fokus pemerintah saat ini adalah memperbaiki defisit neraca perdagangan, khususnya di sektor pertambangan dengan menggalakan kegiatan hilirisasi mineral. ‎

Dengan kepastian pasokan listrik dan tarif terjangkau diharapkan dapat meningkatkan gairah investasi pembangunan pabrik pengoahan dan pemurnian (smelter).

"Pemerintah berkomitmen untuk menjaga 5K, yakni Kecukupan, Keandalan, Keberlanjutan, Keterjangkauan, dan Keadilan," tandasnya.

Sebelumnya, ‎Ekonom Idef Enny Sri Hartati mengatakan salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk menarik investasi ke Indonesia adalah membuat tarif listrik terjangkau, khususnya pada golongan pelanggan industri.

"Kalau listrik, sektor yang punya dampak signifikan terhadap investasi," kata Enny.

"Mestinya bahan baku yang digunakan PLN tidak menggunakan lagi nilai komersial. Apakah itu gas batubara termauk alternatif-alternatif yang efisien," tambah Enny.

Menurut Enny, investasi baru sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dia pun memperkirakan jika tidak ada investasi pada 2020 maka pertumbuhan ekonomi akan berada di bawah 5 persen.

"Kalau tidak ada akselarsi perceptan investasi yang masuk dampak 2020 kita pesimis mencapai pertumbuhan diatas 5 persen lagi. Besar kemungkinan hanya di 4,8-4,9 persen. Tidak ada investasi artinya tidak ada lapangan kerja, tidak ada kemampuan daya beli," tandasnya.