Kegagalan Pemerintahan Jair Bolsonaro dalam menanggulangi Deforestasi Hutan Amazon

Oleh : Baiq Alfia Nur Chandra Mustika | Selasa, 19 November 2019 - 18:25 WIB

INDUSTRY.co.id, Deforestasi di Hutan Amazon, Brazil telah mencapai titik tertinggi dalam kurun satu decade terakhir, hal ini berdasarkan data dara pemerintahan baru yang dibawah Jair Bolsonaro.

Dilansir dari Agensi Luar Angkasa Brazil, INPE, angka terbaru menunjukkan bahwa hamper 10.000 km persegi telah raib dalam beberapa waktu terakhir. Ini merupakan sebuah tamparan terhadap penyerap karbon dioksida terbesar di dunia, yang sayangnya harus berkurang karena kepentingan tambang, agribisnis, dan penebang illegal yang jumlahnya semakin bertambah. Dalam data satu tahun terakhir sampai dengan tanggal 30 Juli 2019, sejumlah 9.762 km persegi telah hilang. Terdapat lebih dari 29,5% peningkatan dibandingkan periode 12 bulan yang lalu.

Kecepatan hilangnya lahan Hutan Amazon setara dengan dibentuknya dua lapangan bola dalam satu menit, dan itu adalah rekor tercepat sejak tahun 2008- membuat Brazil sangat sulit untuk mencapai target Paris Agreement yang bertujuan untuk memotong emisi karbon.

Angka tahunan dan informasi yang telah dikumpulkan dari system satelit Prodes, yang dianggap sebagai pengukuran deforestasi paling konservatif. Bagaimanapun juga, peningkatan yang terjadi tidak lah setajam yang diungkapkan oleh sistem Deter yang mengkonfirmasi tren peningkatan pada era Bolsonaro dan para menterinya- yang menganggap hasil sistem tersebut adalah sebuah “kebohongan”, dan pada akhirnya mantan kepala agensi luar angkasa diberhentikan karena telah mengulangi hasil laporan yang sama.

Kelompok-kelompok pencinta lingkungan menyalahkan penerintah untuk “setiap inci dari peningkatan tersebut dikarenakan lemahnya perlindungan akan lingkungan, dan legislasi yang dianggap mendukung para penebang pohon,”

Adriana Ramos, yang merupakan perwakilan dari Socio-environmental Institute mengatakan, “Itu tidaklah mengejutkan melihat presiden yang acap kali melindungi kejahatan lingkungan dan mempromosikan kekebalan hukum.”