INDUSTRY.co.id - Jakarta – Setelah ditunjuk untuk menjadi pemimpin di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Erick Tohir langsung melakukan gerak cepat untuk menyelesaikan berbagi persoalan besar yang tengah membelit beberapa BUMN, bahkan Erick menunjuk dua orang wakilnya agar keberadaan BUMN mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan Indonesia, bukan malah menjadi beban negara karena mengalami kerugian berkepanjangan.

Sejak menjabat sebagai menteri BUMN, Erick telah memanggil beberapa direksi BUMN untuk melakukan review atas kinerja perusahaan yang dipimpinnya dan meminta rencana kerja masing-masing BUMN dalam 5 tahun kedepan.  Kementerian BUMN menargetkan evaluasi atas 142 BUMN akan selesai dilakukan pada tahun depan, dari evaluasi tersebut selanjutnya akan diambil tindakan untuk perombakan direksi bila diperlukan.

‘’Semua BUMN akan dievaluasi dan dilakukan perubahan juga, targetnya 2020 sudah dilakukan evaluasi semua BUMN,’’ kata Staff Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga. Kalau jajaran direksi kinerjanya jelek, akan diganti tapi kalau kinerjanya bagus, akan dipertahankan, papar Arya. Saat ini ada lima BUMN yang menjadi perhatian pemerintah yakni PT Bank Mandiri, PT Bank Tabunga Negara, Pertamina, Perusahaan Listrik Negara dan Inalum.

Kelima BUMN ini menjadi fokus pemerintah karena posisi direktur utama yang kosong. Dirut Bank Mandiri yang sebelumnya dipegang oleh Kartika Wirjoatmodjo dan Inalum yang sebelumnya dipimpin oleh Budi Gunadi Sadikin kosong karena keduanya telah ditunjuk sebagai wakil menteri BUMN, sedangkan dirut BTN kosong setelah Suprajarto yang dipilih dari hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) menolak posisi tersebut karena tidak ada komunikasi dari kementerian BUMN sebelumnya. 

Menurut Herman Khaeron, anggota komisi VI DPR RI dari fraksi Demokrat, menyehatkan BUMN menjadi sangat penting ditengah-tengah pelemahan perekonomian domestik akibat kondisi global serta adanya risiko defisit transaksi berjalan yang masih menghantui, dengan BUMN yang sehat diharapkan mampu menopang kebutuhan fiskal dan anggaran negara yang semakin efisien kedepannya.

‘’Menneg BUMN perlu melihat kembali apakah holdingisasi masih diperlukan, pemeritah perlu mengkaji kembali apakah pembentukan holding memberi dampak positif bagi efisiensi dan pengembangan BUMN kedepannya, karena dalam pandangan saya pembentukan holding malah akan menjadi beban bagi keberlangsungan BUMN kedepannya,’’ ujar Herman di Jakarta.