INDUSTRY.co.id - Jakarta - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) meminta pemerintah mencontoh Vietnam terkait regulasi yang mampu meningkatkan ekspor produk furnitur dan kerajinan. Pasalnya, ekspor Indonesia khususnya produk furnitur dan kerajinan masih kalah jauh dengan Vietnam.

"Untuk regulasi perlu dikomparasikan dengan Vietnam. Mereka (Vietnam) mampu mengalami pertumbuhan yang signifikan, kenapa kita (Indonesia) tidak bisa, padahal Indonesia punya sumber daya manusia (SDM) dan bahan baku yang cukup berlebih. Harusnya Indonesia yang bisa lebih tampil di pentas dunia untuk berbagai sektor industri," kata Sekretaris Jenderal HIMKI, Abdul Sobur di Jakarta (30/10).

Dijelaskan Sobur, Vietnam saat ini sudah mampu menurunkan biaya pajak hingga 17 persen, sedangkan di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 44 persen.

"Biaya pajak keseluruhan di Vietnam hanya 17 persen, sedangkan di Indonesia 44 persen (24 persen pajak badan ditambah 10 persen pajak dividen dam ditambah 10 persen PPn). Pajak itu instrumen yang paling diminati oleh investor," terangnya.

Sobur mencontohkan, jika keuntungan Rp 1 triliun, maka pajak yang harus dikeluarkan sekitar Rp 450 miliar. "Ini gede sekali, dan menjadi beban kami," tegas Sobur.

Selain pajak, Sobur juga mengkritisi sistem pengupahan di Indonesia. "Sistem pengupahan kita itu sangat tumpang tindih mulai dari pusat sampai ke kebupaten, sedangkan di China dan Vietnam sistem pengupahan disana sangat sistematis, karena disana tidak ada serikat buruh. 

"Ini juga yang menjadi kendala bagi investor. Benchmarking nya harus liat Vietnam selain China" tutup Sobur.