Kalah dari Vietnam, HIMKI Desak Pemerintah Perbaiki Regulasi yang Menghambat

Oleh : Ridwan | Senin, 14 Oktober 2019 - 11:05 WIB

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mendesak pemerintah segara memperbaiki regulasi yang menghambat guna menarik investor ke Indonesia. Pasalnya, industri furnitur dan kerajinan nasional masih kalah bersaing dengan Vietnam. 

"Kalau kita mau genjot ekspor funitur dan kerajinan supaya defisit neraca perdagangan tertolong ya undang investor. Untuk undang investor harus perbaiki regulasi di dalam negeri," kata Ketau HIMKI Soenoto di Jakarta, Senin (14/10).

Dijelaskan Soenoto, saat ini ekspor furnitur nasional hanya mencapai USD 2,5 miliar atau sekitar Rp35 triliun, angka ini masih tertinggal jauh dari Vietnam yang mencapai USD 9 miliar. Artinya, secara kualitatif industri furnitur baru berkontribusi sebesar USD 2,5 miliar, sedangkan pertumbuhan hanya berkisar 3-5 persen per tahun. 

"Oleh karena itu, tadinya kami bersama Presiden Joko Widodo mau berangkat ke China untuk mengundang investor, mari kita bagi-bagi kerjaan di Indonesia. Toh, kalau ekspor itu kan performance Indonesia yang dilihat, dan bagi China 5 miliar dolar AS itu kecil, hanya sebagian pengusaha saja sudah selesai," terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Soenoto, agar industri ini dapat bertumbuh, pemerintah harus perluas pasar melalui promosi (pameran kelas dunia). "Pameran-pameran yang berskala internasional, pendidikan dan pelatihan, serta R&D itu harus difasilitasi pemerintah. Kmai tidak butuh uang pemerintah, asalkan peraturan yang menghambat dijebol dan yang menunjang diangkat, ini sangat logis. harusnya kita berfikir secara sistem bukan parsial," papar Soenoto.

Lebih lanjut, ia menuturkan, pasar industri furnitur nasional hampir bisa dikatakan unlimited. Karena kondisi pasar saat ini baru diisi oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, sedangkan negara-negara Asia belum terlalu banyak. Menurut Soenoto, masih sangat banyak kesempatan untuk meraih market, hanya saja promosinya yang sangat minim. 

"Jadi, pemerintah kalau mau mancing tuna ya umpannya harus baguis dong. Kalau umpannya cacing yan dapatnya ubur-ubur," tutur Soenoto.