INDUSTRY.co.id -Jakarta – Menanggapi isu kampanye negatif sawit di luar negeri, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berkolaborasi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam kegiatan kampanye sawit.

Kominfo dalam hal ini sebagai Government Public Relations (GPR),  sesuai dengan Inpres No.9 tahun 2015, berfungsi mengedukasi serta menyampaikan informasi terkait program kebijakan pemerintah kepada publik.

“Kegiatan sawit ini bertujuan mengedukasi masyarakat bahwa sawit merupakan komoditas paling strategis di Indonesia, bukan untuk membela perkebunan kelapa sawit apalagi membenarkan pembukaan lahan dengan pembakaran hutan,” kata Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Dono Boestami di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Dono mengingatkan, kampanye negatif soal isu sawit yang terjadi di luar negeri harus direspon melalui konten positif yang berdasarkan fakta dan data.

“Hal ini harus dilakukan karena kampanye negatif ini telah berdampak pada kehidupan jutaan petani sawit Indonesia, serta jutaan orang lainnya yang bergantung hidupnya pada kelapa sawit,” ujarnya.

Sebagai komoditas strategis nasional, Dono juga menyinggung soal keuntungan yang didapat Indonesia dari sektor sawit.

Ia mengungkapkan, sektor sawit Indonesia menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia, berperan terhadap 3,5% GDP Indonesia, berpengaruh positif terhadap neraca perdagangan, juga sebagai instrumen ketahanan energi nasional.

"Sejak Agustus 2015 sampai dengan Juli 2019, hasil olahan sawit (biodiesel) telah menggantikan lebih dari 12,61 juta Kilo Liter (KL) bahan bakar fosil," tegas Dono.

Kemudian Dirut BPDPKS itu juga menyebutkan hasil olahan sawit Indonesia yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

“Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga tidak bisa terlepas dari sawit yang merupakan komponen dalam berbagai kebutuhan pokok untuk makanan, keperluan mandi, kosmetik, dan bahan bahan konsumsi lainnya,” papar Dono.

Sementara itu, sebelumnya pada 29 Agustus lalu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mendorong seluruh perusahaan sawit untuk berpartisipasi dalam program sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).

Diungkapkan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, sertifikasi ISPO ini wajib dilakukan agar minyak sawit Indonesia dapat diterima dan memikili posisi tawar yang tinggi di pasar ekspor.

"Maka setelahnya pengelolaan perkebunan sawit Indonesia juga dapat dilakukan secara berkelanjutan," tandas dia.

Selain itu, penerapan ISPO juga merupakan langkah yang harus ditempuh Indonesia guna menghadapi tudingan-tudingan negatif yang di alamatkan kepada sawit Indonesia.