Tiga Kementerian Bakal Teken MoU Penyediaan Rumah Hunian bagi Pekerja di Kawasan Industri

Oleh : Ridwan | Selasa, 03 September 2019 - 10:10 WIB

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya menyediakan hunian yang layak bagi para pekerja di wilayah kawasan industri. Hal ini menyikapi banyaknya rumah kos-kos liar yang dinilai membuat lingkungan di sekitaran kawasan industri menjadi "kumuh".

"Konsep (hunian) sedang dibahas oleh tiga Kementerian yaitu, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Ketenagakerjaan," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat dihubungi Industry.co.id di Jakarta, Selasa (3/9).

Untuk konsep awal, jelas Khalawi, nantinya rumah hunian bagi para pekerja di kawasan industri itu sifatnya sewa rusunawa. "Pekerja di kawasan industri itu kan biasanya pendatang bukan penduduk asli, sehingga dia (pekerja) cukup untuk sewa tempat tinggal," terangnya.

Menurut Khalawi, seyogyanya pengelola kawasan industri menyediakan lahan untuk hunian bagi para pekerja. "Memang seharusnya disediakan lahan untuk pengembangan rumah hunian bagi para pekerja agar tidak muncul rumah kos yang peruntukannya menjadi tidak tepat," tutur Khalawi.

Oleh karena itu, tambah Khalawi, pihaknya juga mendorong pengelola kawasan industri untuk menyediakan rumah hunian untuk pekerjanya, disamping pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah. "Kita dorogn juga pengelola kawasan industri untuk menyediakan rumah hunian bagi pekerjanya, selain yang akan dikembangkan oleh pemerintah," paparnya.

Meskipun belum menyebutkan berapa jumlah unit yang akan disediakan, Khalawi menegaskan bahwa Memorandum of Undestanding (MoU) antar tiga Kementerian akan selesai pada akhir tahun ini. "Segera rampung, MoU ditargetkan selesai akhir tahun ini," katanya.

Ditempat berbeda, Direktur Perwilayahan Industri Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito membenarkan hal tersebut.

Dijelaskan Warsito, untuk konsepnya sedang dibahas antar tiga Kementerian. "Konsepnya sedang kami bahas, mudah-mudahan bisa selesai akhir tahun ini," tutur Warsito.