INDUSTRY.co.id - Purbalingga - Menteri BUMN, Rini M Soemarno, meminta kepada direksi dan manajemen BUMN agar dapat turut menggerakkan ekonomi masyarakat di Jawa Tengah, khususnya Purbalingga. Pasalnya, saat ini Purbalingga masih termasuk lima besar daerah termiskin di Jawa Tengah.

“Saya meminta kepada direksi BUMN yang berasal dari daerah ini, agar ikut membangun dan memajukan daerahnya khususnya Purbalingga, Cilacap dan Banyumas. Apalagi Purbalingga masih menjadi daerah yang angka kemiskinannya termasuk lima besar di Jawa Tengah,” jelas Rini saat memberikan sambutan pada acara penyerahan bantuan sosial secara simbolis oleh 15 BUMN di Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu (11/05/2019).

Menurut Rini, sebanyak lima belas BUMN bersinergi memberikan bantuan CSR bernilai total Rp2,61 miliar bagi masyarakat di empat kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yakni Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap.

Bantuan sosial BUMN diberikan untuk pembangunan dan perbaikan rumah ibadah seperti Masjid, Mushola dan Gereja, pembangunan sarana pendukung di rumah-rumah ibadah, pemberian santunan kepada anak yatim dan kegiatan padat karya tunai (cash for work).

BUMN juga bersinergi memberikan bantuan pendidikan, perbaikan sarana dan infrastruktur pendukung di sekolah.

“Ini adalah bentuk nyata dan kepedulian BUMN bagi masyarakat sekitar. BUMN tidak hanya mencetak keuntungan tetapi juga terus mewujudkan program-program yang secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat.  Di bulan Ramadan ini, saya mengajak BUMN untuk memberikan aksi dan kepedulian kepada masyarakat. Terima kasih kepada BUMN yang sudah berperan,” imbuh Menteri Rini.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), atau Bank BTN, dalam kegiatan tersebut memberikan bantuan bernilai total Rp250 juta. Di samping membantu renovasi masjid, BTN juga membangun rumah layak huni.

Direktur Utama BTN, Maryono, mengaku prihatin dengan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di Purbalingga. Untuk itu pihaknya akan mendorong agar sektor perumahan dapat berkembang di daerah tersebut. “Jika sektor perumahan dapat berkembang, maka itu akan menggerakkan roda perekonomian di Purbalingga,” jelas Maryono.

Menurut Maryono salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun perumahan yang layak berbasis komunitas. Adapun produk yang akan ditawarkan yakni skema KPR Mikro Academy-Business-Community Government (ABCG).

“Ini tadi saya sudah bicarakan dengan Bupati, misalnya pada karyawan-karyawan disini kan banyak industri-industri kecil, sehingga bisa kita biayai, kalau Pemda menyediakan tanah, nantinya kita bangun dengan pemerintah,” ujar Maryono.

Maryono menuturkan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui skema KPR ABCG akan mendapat akses pendanaan dari bank untuk memiliki rumah. ABCG adalah skema hasil kolaborasi empat  pihak, yaitu akademisi, dunia usaha atau bisnis, komunitas dan pemerintah untuk mendukung pembangunan perumahan swadaya berbasis komunitas yang membutuhkan rumah tinggal.

“MBR yang dibidik dalam skema ABCG adalah mereka yang hidup di rumah kontrakan, di lingkungan yang tidak layak huni. Sebagian dari mereka berprofesi sebagai pekerja honorer seperti guru tidak tetap, wirausaha, pegawai swasta dan lain-lain,” papar Maryono.

Sementara itu, Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, mengungkapkan, pihaknya berterima kasih atas bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) Bina Lingkungan yang diberikan BUMN kepada beberapa Kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Purbalingga, Cilacap, Banyumas dan Kebumen.

“Kami meyakini bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya untuk kemaslahatan umat, karena ini yang dibantu adalah sarana dan prasarana ibadah baik itu mesjid, musholla, Taman Pendidikan Al Quran hingga Pondok Pesantren. Kami doakan semoga bantuan-bantuan ini selain bermanfaat juga senantiasa memberikan berkah dan barokah untuk kita semua khususnya bagi pemberi dan juga penerimanya,” ungkap Dyah.

Menurut Dyah, untuk Kabupaten Purbalingga sendiri, Pemda akan mengalokasikan bantuan tersebut untuk desa-desa merah artinya desa yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi.

“Hampir sebagian besar ada di wilayah utara, yang disebagian besar berada di daerah Pegunungan, kondisinya sangat memprihatinkan tinggal menunggu ambruknya untuk beberapa mushola. Jadi alhamdulillah bantuan BUMN ini sangat-sangat bermanfat bagi kami,” tukas Dyiah.

Dyah menambahkan kondisi Kabupaten Purbalingga, diantara kabupaten-kabupaten lain yang berada di eks Keresidenan Banyumas, pihaknya masih memiliki permasalahan yang sangat mendasar dan krusial yakni kemiskinan.

“Kita merupakan salah satu Kabupaten berzona merah, yang saat ini rangking kemiskinan berada di lima besar di Provinsi Jawa Tengah. Jadi memang Purbalingga ini masih memerlukan bantuan-bantuan,” pungkas Dyah. (Abraham Sihombing)