INDUSTRY.co.id - Bandung- Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bandung, Antonius Doni menilai gerakan tersebut harus benar-benar digunakan demi kepentingan masyarakat dengan tidak ada penggiringan yang berakibat terjadinya konflik.

"Jadi ada perbedaan dukungan, ini yang harus segera diredam karena dikhawatirkan terjadi konflik. Apalagi ditengah panasnya tahun politik," ujar Antonius.

Pihaknya, kata dia, akan berkonsolidasi dengan organisasi mahasiswa lainnya demi meredam gerakan yang dirasa tidak memiliki nilai positif tersebut.

Menanggapi wacana para mahasiswa tersebut, Dekan Fisip Unpas, Budiana berharap kegiatan yang digagas oleh para mahasiswa memberi dampak baik bagi dinamika politik di masyarakat saat ini.

"Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membuat Indonesia kedepan lebih baik dan tidak harus terpecah-pecah. Apalagi dasar pemikiran kita harus bersatu kembali karena inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia hari ini," tutur Budiana.

Dia pun mengimbau kepada generasi milenial saat ini untuk jangan terprovokasi dengan istilah gerakan "people power" tersebut.

"Harus ada sanksi sosial bagi orang yang berpikir dan berbuat tidak benar bagi bangsa dan negara ini. Sehebat apa dan sepintar apa pun logika serta filsafat yang ia gunakan. Harus diberi sanksi sosial," ujarnya.

Sementara itu, seorang pengamat politik berpendapat hasutan "people power" yang mengarah pada tujuan penggulingan pemerintahan yang sah adalah tindakan inkonstitusional dan dapat dikategorikan makar.

Sejumlah kalangan pun sepakat menolak keras ajakan "people power" dan kepada pelakunya dapat dijatuhi sanksi hukum. Seperti yang disampaikan pengamat politik dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Dr Andi Tenri Sompa. Menurut dia, imbauan untuk "people power" tidak tepat karena akan mengancam disintegrasi negara.

"Ini sangat menyesatkan masyarakat. Jadi tolong rakyat jangan mau dipecah belah melalui hasutan yang salah seperti 'people power'," ucapnya di Banjarmasin, Jumat (10/5/2019)

Tenri kepada Antara menjelaskan, istilah "people power" lebih tepat dilakukan ketika, misalnya, ada kondisi di mana negara mendapat gangguan dari luar.

"Ini kan tidak ada. Hasil pilpres juga belum selesai penghitungannya. Jadi imbauan kepada seluruh masyarakat agar jangan mau diprovokasi atau diajak aksi massa yang berujung terganggunya kamtibmas," jelas wanita berhijab yang menjadi Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPUD Kalsel periode 2018-2023 itu.